JAKARTA – Anggota DPR RI Novita Hardini menyoroti beberapa hal penting terkait tantangan besar yang dihadapi bangsa, terutama dalam bidang ekonomi dan peran strategis ekonomi kreatif (Ekraf).

Tantangan besar itu dia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, kemarin.

“Kita harus memahami tantangan besar bangsa ini terlebih dahulu sebelum merancang program kerja di bawah Kemenekraf. Situasi ekonomi nasional cukup memprihatinkan,” kata Novita, dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sekitar 50% masyarakat kelas menengah terancam jatuh ke kategori miskin akibat kondisi perekonomian yang mengalami deflasi dan penurunan daya beli.

Hal ini, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut, harus menjadi perhatian serius dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan kenaikan PPN 12%.

“Jika kenaikan PPN 12% diberlakukan, ini akan memaksa lintas generasi untuk konsumsi belanja produk maupun jasa akan menurun, dan ini berdampak langsung pada sektor Ekraf,” sebutnya.

Poitisi perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu juga menyinggung pentingnya Ekraf sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar.

Pada 2017, sektor Ekraf mencatat kontribusi hingga Rp 989 triliun, dari sektor kuliner, fashion, dan kriya sebagai penyumbang terbesar.

Namun, dia mengkritisi minimnya perhatian pada pasar premium yang berpotensi besar.

“Kapan Ekraf akan masuk ke pasar premium dengan produk UMKM kita yang bercita rasa Indonesia? Kita punya potensi besar, seperti Sarinah. Kenapa kita tidak menciptakan brand lokal yang setara dengan Prada atau Louis Vuitton (LV)? Ini peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus negara,” ujar Novita.

Sebagai solusi, dia mengusulkan program komunal branding untuk produk fashion dan kriya. Ia menyarankan agar pemerintah memfasilitasi inkubasi produk UMKM sehingga dapat menciptakan satu brand premium yang kuat, misalnya dengan nama “Sarinah.”

“Langkah ini tidak hanya akan mengangkat nilai produk lokal, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di pasar global. Dengan komunal branding, kita bisa menghasilkan produk premium yang kompetitif, sehingga pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS