TANGERANG — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, minta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk memperkuat industri alas kaki nasional. Hal itu dia sampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke PT. Panarub Industry di Tangerang, Jumat (14/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi industri padat karya sekaligus mendengar aspirasi soal tantangan dan peluang sektor tersebut.

Legislator Banteng perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyebut industri alas kaki memiliki potensi besar. Namun saat ini tengah tertekan akibat tarif ekspor 19% yang diberlakukan AS terhadap produk dari Indonesia.

Menurut Novita, tarif itu telah menurunkan pendapatan ekspor dan pemerintah harus segera menegosiasikan ulang. “Penetapan tarif 19% langsung memukul daya saing industri nasional,” tegasnya.

Dari sisi keberlanjutan, dia mengapresiasi bahwa 95% bahan baku industri alas kaki ini sudah ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sebuah capaian yang patut didukung dengan insentif pemerintah. Dia juga memuji industri padat karya yang tetap bertahan tanpa melakukan PHK di tengah tekanan ekonomi.

“Industri padat karya ini menyerap begitu banyak tenaga kerja. Pemerintah harus hadir memberi perhatian lebih dan insentif fiskal yang nyata,” ujar Novita.

Namun di tengah kemajuan, ancaman impor ilegal dan maraknya thrifting makin memukul industri dalam negeri. Dia minta pemerintah lebih memperketat pengawasan dan menegakkan standar SNI untuk menahan masuknya barang ilegal.

“Impor ilegal dan thrifting yang melanggar aturan itu merusak pasar. Pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan serta regulasi yang ada,” tegasnya.

Novita menambahkan, pemerintah harus fokus pada produk dalam negeri dan UMKM agar tidak membunuh industri lokal. Dia berharap agar pemerintah berkomitmen mendukung industri dalam negeri melalui kolaborasi-kolaborasi demi menjaga keberlanjutan industri, utamanya industri alas kaki sebagai salah satu motor tenaga kerja terbesar di Indonesia.

“Industri kuat, tenaga kerja terlindungi, bangsa kita berdaulat di pasar global. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutupnya. (red)