SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengapresiasi penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori utama yang kelima kalinya diterima Pemkot Surabaya.

Penghargaan tersebut menurutnya sangat membanggakan dan jadi kado istimewa untuk Surabaya pada Hari Anak Nasional tahun 2022 ini.

“Penghargaan ini bisa diraih tentunya berkat kerja keras semua pihak, untuk saling bergotong royong mewujudkan Surabaya Layak Anak,” kata Khusnul Khotimah kepada wartawan di Surabaya, Minggu (24/7/2022).

Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini berharap, penghargaan KLA bisa jadi pelecut untuk semakin semangat kerja keras, bergotong royong, bersinergi dan berkolaborasi seluruh pihak.

Baca juga: Surabaya Lima Kali Pertahankan Predikat Kota Layak Anak Kategori Utama

Khususnya para Kader Surabaya Hebat, non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat.

“Semua lintas instansi ini harus lebih giat untuk menciptakan Kota Surabaya yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak Surabaya. Sebab selama ini masih saja ada kasus kekerasan yang terjadi pada anak,” ungkapnya.

Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, menyadari jika angka kekerasan terhadap anak akan terus ada bahkan trennya mengalami kenaikan. Namun dengan adanya penilaian KLA ini, menjadi upaya pemerintah kota dalam penanganan kasus anak.

Angka kekerasan pada anak, jelasnya, memang trennya naik. Namun upaya serta komitmen Pemerintah Kota Surabaya tentu harus didukungan bersama.

Salah satu bentuk dukungan masyarakat adalah tidak lagi takut untuk melaporkan kepada pejabat setempat, bila mengetahui kejadian kekerasan pada anak. Jika ada laporan, seluruh pihak bersama OPD pun agar bergotong royong menyelesaikan.

Dengan diraihnya lima kali berturut-turut sebaga Kota Layak Anak, Ning Kaka mendorong agar Surabaya naik peringkat, menjadi Kota Layak Anak Dunia. Dia menyebut target itu tidak muluk, jika melihat komitmen Pemkot Surabaya.

Cita-cita ini, terangnya, sejalan dengan yang pernah disampaikan Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa, Arie Rukmantara yang menyebut penilaian KLA tidak sebatas pada jumlah kasus yang marak terjadi. Tapi lebih kepada bagaimana cara penanganan oleh pemerintah setempat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS