Jumat
13 November 2026 | 9 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mulai Besok, Warga Surabaya yang Berobat Cukup Tunjukkan KTP

pdip-jatim-armuji-310321

SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menggelar rapat koordinasi khusus kesiapan program Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Selasa (30/3/2021). 

Rakor ini untuk memastikan per 1 April, warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit sudah bisa hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Armuji mengatakan, setelah dilakukan MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan instansi terkait. Karena itu, rakor bersama ini dilakukan agar tidak ada kendala saat pelaksanaan.

“Jadi untuk (persiapan) jaminan kesehatan masyarakat Kota Surabaya ini sudah 97 persen selesai. Artinya, per 1 April besok ini sudah berjalan,” kata Cak Ji sapaan lekatnya di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Balai Kota Surabaya.

Dia menjelaskan, setidaknya ada 42 rumah sakit di Surabaya yang dapat digunakan berobat warga cukup menunjukkan KTP. Di antaranya, RSUD Dr Soewadhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSU Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan, RSJ Menur, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS William Booth Surabaya, RS PHC, RS Royal hingga RS Mata Undaan.

“Bagi warga yang sakit bisa datang ke 42 rumah sakit yang dikerjasamakan dengan BPJS. Termasuk di rumah sakit, rumah sakit besar,” ujar Cak Ji.

Selain di 42 rumah sakit tersebut, layanan kesehatan gratis ini juga dapat diperoleh warga Surabaya melalui 63 Puskesmas. Bahkan, 8 klinik utama di Surabaya juga melayani layanan kesehatan tersebut. Yakni, Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Clinic, Klinik Utama 3D, serta Klinik Rawat Inap Usada Buana.

Di samping itu, kata Cak Ji, mulai 1 April 2021 warga Surabaya tidak perlu meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kelurahan untuk jaminan biaya berobat ke rumah sakit. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menanggung biaya jaminan kesehatan kelas tiga.

“Jadi warga Surabaya tidak perlu mengurus SKTM. Yang penting kelasnya tiga (layanan) rumah sakitnya,” jelas kader Banteng senior Surabaya ini.

Untuk memasifkan informasi tersebut, pemkot telah menyosialisasikan program UHC ini kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kelurahan/kecamatan, serta beberapa media sosial yang dikelola instansi Pemkot Surabaya.

Sementara itu, sebagai bahan evaluasi ke depannya, pemkot juga menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi berbasis android bernama “Wargaku Surabaya”. Aplikasi itu dapat diunduh masyarakat secara gratis melalui Google Playstore. 

Pemkot Surabaya juga menyiapkan layanan Call Center khusus pengaduan program tersebut. 

Menurut Cak Ji, Call Center ini disiapkan untuk membantu warga yang mengalami kendala ketika menggunakan layanan kesehatan itu. Dia berharap, petugas Call Center dapat merespons cepat setiap pengaduan yang disampaikan warga. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Baznas Banyuwangi Luncurkan Layanan Digital, Bupati Ipuk: Perkuat Kepercayaan Masyarakat

BANYUWANGI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital “Swalayan Baznas” (SwaBAZ). ...
EKSEKUTIF

Pasar Induk Pare Kediri Tambah Los Baru, Pedagang Musiman Tak Lagi Berjualan di Jalan

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyiapkan los baru di Pasar Induk Pare untuk menampung pedagang ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemerintah Serius Tangani Dampak Longsor di Munjungan Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Siapkan 40 Ayah Teladan Jadi Penggerak Edukasi Keluarga di Kampung

SURABAYA – Sebanyak 40 ayah teladan lulusan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) disiapkan menjadi penggerak edukasi ...
KRONIK

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Didik: Lanskap Politik Berubah, Konstitusi Jadi Pandu

SURABAYA – Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Perbaikan 2.250 Rumah Tak Layak Huni pada 2027

SURABAYA – DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kuota perbaikan Rumah Tidak Layak ...