Rabu
14 Oktober 2026 | 6 : 19

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mufti Anam Apresiasi Keterlibatan BUMN Bidang Konstruksi dalam Pembangunan IKN Nusantara

pdip-jatim-mufti-anam-200321-1

KABUPATEN PROBOLINGGO – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengapresiasi keterlibatan PT Waskita Karya (Persero). Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dinilai berdaya saing lantaran meraih sejumlah kontrak dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kontribusi Waskita ini meneguhkan bahwa BUMN konstruksi kita sudah semakin baik, sudah berdaya saing. Ini akan meningkatkan nilai Waskita sebagai perusahaan yang ikut membangun IKN Nusantara sebagai kota masa depan berkelas dunia. Tentu kita memberi apresiasi,” ujar Mufti, Jumat (20/1/2023).

Dengan begitu, Legislator PDI Perjuangan ini berharap progres pembangunan IKN Nusantara ke depan tentunya lebih baik dan maksimal. Ia juga menilai, upaya tersebut juga perlu diikuti oleh BUMN lain sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN Nusantara.

Diketahui, Waskita berhasil meraih beberapa kontrak proyek baru di IKN. Antara lain proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara dengan total nilai kontrak mencapai Rp 1,35 Triliun.

Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50.678 m2 dan luas bangunan 33.312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres dan Bangunan Pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun 2024.

Selain itu, Waskita juga berhasil memenangkan 2 tender proyek jalan yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang senilai Rp 990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp 182 miliar.

Kemudian, Waskita juga dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan kontrak senilai Rp 639 miliar.

Pembangunan IPAL ini akan menjadi support utama dalam pengelolaan air limbah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan – Ibu Kota Negara, sehingga tetap menjaga kualitas air tanah & mengurangi pencemaran lingkungan.

Pekerjaan proyek IPAL rencananya akan dikerjakan dalam waktu 742 hari dan akan selesai pada akhir tahun 2024. Sementara lingkup pekerjaan Waskita antara lain yaitu, pekerjaan persiapan, unit IPAL, pekerjaan mekanikal & elektrikal, jalan & lanskap dan dehidrator lumpur.

“Ini membuktikan IKN Nusantara akan menjadi kota yang berkelanjutan, yang menjaga lingkungan dengan baik,” pungkasnya. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Nur Hakim PDIP Distribusikan Air Bersih

BANGKALAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkalan, Nur Hakim, menyalurkan bantuan air bersih pada ...
KRONIK

Dugaan Pungli Lahan Perhutanan Sosial, DPRD Jember Minta Dinas Kehutanan Jatim Buka Data KHDPK

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, meminta Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur membuka ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Sumenep Beri Catatan atas Alokasi Belanja di APBD 2027

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2027, ...
LEGISLATIF

Deni Wicaksono Ajak Warga Trenggalek Rawat Toleransi untuk Perkuat Pembangunan Daerah

TRENGGALEK – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengajak masyarakat Trenggalek terus memupuk toleransi dan ...
SEMENTARA ITU...

Sanusi Dorong TMMD Berlanjut Tiap Tahun, Pemerataan Infrastruktur Desa Jadi Prioritas

MALANG – Bupati Malang HM Sanusi mendorong program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus berlanjut setiap tahun ...
LEGISLATIF

Sri Untari Dukung Wacana Penghapusan Kenaikan Kelas Otomatis, Kompetensi Siswa Harus Terukur

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyambut positif wacana penghapusan sistem kenaikan ...