Jumat
24 Juli 2026 | 1 : 25

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Minta Relawan Mulai Kampanye Pilpres, Jokowi: Menteri Jangan Ikut

pdip-jatim-jokowi-saat-melawat-ke-hongkong

JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta para relawannya untuk kampanye menjelang pemilihan presiden 2019 mendatang. Sedang kepada para menteri dan pembantunya, Jokowi minta untuk tidak ikut-ikutan kampanye.

“Jangan belum-belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo,” kata Jokowi, di depan ribuan relawan Pro Jokowi (Projo) di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9/2018).

Sekitar 1.000 relawan yang hadir pun langsung menyambut antusias arahan Jokowi itu. Relawan yang mengenakan baju serba putih langsung bertepuk tangan dan bersorak tanda setuju.

“Saya ngurusi kerja saja. Karena masih banyak hal yang belum kita selesaikan, terutama fokus kita kepada pembangunan infrastruktur,” ucap Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan para relawannya, tahapan Pilpres 2019 sudah akan dimulai satu tahun dari sekarang. Penetapan capres dan cawapres sudah dimulai September 2018 mendatang.

“Tahun depan itu sudah masuk tahun politik. Dan kalau sudah masuk tahun politik, pasti rame-ramenya lebih kenceng. Sahut menyahutnya pasti lebih kenceng,” ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga minta para relawan untuk membantu mensosialisasikan program dan capaian pemerintah.

Dia mencontohkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bisa membantu anak-anak tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Menurutnya, sudah ada 19 juta KIP yang dibagikan ke seluruh Indonesia.

Begitu juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan membantu masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap kesehatan.

Menurut Jokowi, sudah ada 92 Juta KIS yang dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Namun, kedua program ini tak banyak dikenal masyarakat sebagai capaian pemerintah.

“Harusnya ini sampai komunikasi itu. Relawan Projo harus menyampaikan hal-hal seperti ini supaya ‘oh ya ini program kita’. Jangan sampai ada yang ngeklaim-klaim. Yang lain klaim, repot nanti,” ujarnya.

Dia memberi contoh lain, seperti dana desa yang total anggarannya mencapai Rp 127 triliun. Dana desa ini bertujuan agar pembangunan dan ekonomi di pedesaan bisa tumbuh dengan baik.

Dengan dana besar itu, seharusnya rakyat menyadari kerja pemerintah dan rakyat merasakan manfaatnya. “Kasih tahu ke masyarakat kita sudah bekerja siang malam, Sabtu Minggu,” ucapnya.

Jokowi juga memaparkan sejumlah program lain seperti sertifikasi lahan dan kredit usaha rakyat. Selain itu, ada juga kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Kebijakan ini diklaim membuat harga BBM di Jawa sama dengan di Papua.

“Memang maish ada satu dua yang belum, tapi secara umum sudah sama seperti Jawa,” kata dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Pedagang Pasar Baru Magetan Cemas Tergusur Rencana Pembangunan Bioskop, DPRD Turun Tangan

MAGETAN – Kawasan Pasar Baru Magetan kembali menjadi sorotan. Belum usai persoalan penataan parkir, kini muncul ...
KABAR CABANG

PDIP Trenggalek Mulai Musran-Musanran, Perkuat Konsolidasi hingga Akar Rumput

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek memulai Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting dari Kecamatan ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tertibkan Parkir Surabaya, 250 Lokasi Disegel dan Makam Keputih Terapkan Gate System

Pemkot Surabaya menertibkan pengelolaan parkir dengan menyegel 250 lokasi yang belum berizin serta menerapkan gate ...
LEGISLATIF

Hari Anak Nasional, Kanang Berbagi Motivasi kepada Wali Murid SDN Margomulyo 2 Ngawi

NGAWI – Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momen istimewa bagi keluarga besar SDN Margomulyo 2 Ngawi. ...
LEGISLATIF

Dukung Sekolah Terintegrasi, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Tolak Pengambilalihan Aset Daerah

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan Sekolah Rakyat, ...
RUANG MERAH

Menghitung Genarasi Emas dari Lambung

Oleh Martin Rachmanto ADA sebuah fragmen ingatan yang abadi dari dekade 1950-an, ketika halaman Istana Negara belum ...