JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, korupsi menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan mutu fasilitas publik dan layanan publik, serta  menghalangi upaya membangun Indonesia Maju yang produktif, efisien dan inovatif.

Karena itu, sebut Puan, tindakan korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan.

Namun, tambah dia, perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya  orang yang menjalankan tindak pidana korupsi.

“Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” kata Puan, sebagaimana keterangan tertulisnya, dalam menyambut Hari Anti-Korupsi yang jatuh pada 9 Desember hari ini.

Menurut Puan, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menghilangkan metode “tatap muka”, sehingga muncul  kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning.

“Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan  memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap,” ujarnya.

Namun kebijakan ini, lanjut dia, belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Karena aksi pencegahan ini ada di hilir, padahal perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan.

 Karena itu DPR minta  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator di perkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu.

Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara massif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. “Menanamkan perilaku dan sikap anti- korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah,” kata legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

DPR, tambah dia, mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan dan akuntabel.

“Prinsip DPR terbuka membuat publik bisa mengakes semua informasi dan  proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan,” jelas Puan.

Semua proses itu, lanjut Puan, dilakukan secara terang benderang sehingga publik bisa mengawasi.

“Ini sekaligus bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi mekanisme kontrol terhadap DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tentu saja ada mekanisme kontrol internal yang harus lebih dikuatkan lagi,” tuturnya.

DPR, imbuhnya, juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi. Terutama saat menjalankan fungsi legislasi sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan undang-undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS