SURABAYA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasti Kristiyanto mengatakan, menteri Kabinet Kerja dari PDI Perjuangan sudah bekerja mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Sesuai data-data yang dimiliki PDI Perjuangan, termasuk kajian-kajian yang dilakukan survei, itu sudah sejalan dengan apa yang menjadi harapan Bapak Jokowi-JK,” kata Hasto, usai acara bedah buku “Revolusi Pancasila” karya Yudil Latif, di kantor PWNU Jatim, kemarin.

Pernyataan itu dia sampaikan, menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana adanya reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK tahap II. Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tidak dalam posisi menginisiasi, mendorong dan mempercepat reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.

“Kami meyakini prioritas pemerintahan saat ini adalah mempercepat pembangunan ekonomi nasional, dengan karakter kepemimpinan beliau yang merakyat,” ujarnya. (Hasto: Membumikan Pancasila dengan Jalan Trisakti)

Hasto menegaskan, persoalan reshuffle menteri itu kewenangan penuh presiden. “Presiden berdaulat untuk mengambil keputusan politik. Tapi saya yakin, bahwa presiden tidak akan mengambil suatu risiko-risiko politik yang tidak diperlukan dalam reshuffle,” jelas Hasto.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga menyampaikan kritik kepada menteri, untuk perbaikan kinerja. Tidak hanya kepada menteri dari PDI Perjuangan, tapi juga menteri di luar kader.

“Tanpa kritik akan kehilangan arah. Kritik tersebut untuk memperbaiki kinerja menteri,” terangnya.

Terkait isu masuknya kader PAN dan Golkar dalam reshuffle kabinet kedua, menurut Hasto, semua pemerintahan pasti membutuhkan konsolidasi, tapi bukan untuk transaksi kepentingan.

“Saya percaya pemerintahan Jokowi-JK membangun konsolidasi partai bukan untuk menghitung jumlah kursi kabinet yang akan diperoleh. Artinya, tidak ada transaksional dalam pemerintahan Jokowi-JK,” jelas dia.

Pihaknya secara tegas menjelaskan, bahwa bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan sesuai pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan adalah untuk komitmen kebangsaan.

“Reshuffle silakan dilakukan jika tujuannya memang untuk memperkuat konsolidasi dan mempercepat kinerja pemerintahan serta program-program kerakyatan,” tegas Hasto. (goek)