Sabtu
14 November 2026 | 11 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mentah Naskah RPJMD Kabupaten Probolinggo Dirasa Pansus DPRD, Tak Ada Sasaran Pokok hingga Tengara Menyalin Daerah Lain

IMG-20250424-WA0028

KABUPATEN PROBOLINGGO – Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 masuk dalam pembahasan Panitia Khusus (pansus) DPRD.

Berbagai catatan kritis mengemuka terhadap desain  pembangunan yang mem-breakdown dari visi misi calon bupati dan wakil bupati semasa kampanye. Mulai dari ketidakjelasan arah pembangunan hingga pernik-pernik terselipnya materi kota dan kabupaten lain dalam naskah.

Wakil Ketua Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam menyampaikan, perlunya koreksi menyeluruh terhadap dokumen tersebut.

Pansus menyoroti kelemahan dalam arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen.

“Kami menilai dokumen RPJMD tersebut tidak memberikan arah pembangunan yang jelas, sasaran pokok, maupun indikator kinerja yang konkret,” ujar Khairul Anam, Wakil Ketua Pansus pada Kamis, (24/4/2025).

Sebagai contoh, dalam hal infrastruktur, disebutkan bahwa akan dibangun jalan sepanjang 800 km dalam waktu 5 tahun. Namun tidak dijelaskan secara rinci per tahunnya serta hambatannya seperti masalah lahan atau tata ruang.

Anam menegaskan bahwa tanpa kajian mendalam dan penjabaran yang realistis, program-program yang tercantum dalam RPJMD berisiko tidak dapat terealisasi.

Hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah saat dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan bahwa banyak program yang gagal di masa lalu.

“Disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang,” kata Khairul.

Padahal, kata dia, RPJMD memiliki peran penting sebagai panduan utama dalam pembangunan dan menjadi landasan hukum bagi setiap kebijakan yang diambil.

Sehingga, sambungnya, dokumen ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta program-program yang telah ditetapkan oleh Presiden, Gubernur, dan Bupati.

Temuan lain yakni terselipnya nama sejumlah kabupaten dalam naskah. Pansus menengarai jika dokumen tersebut hasil copy-paste dari dokumen lain.

Ke depan ia berharap hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Dugaan Solar Subsidi Disalahgunakan Puluhan Tahun, 11 Nama Lain Muncul di DLH Surabaya

SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya berpotensi ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ingatkan Kampung Pancasila Jangan Hanya Hebat Saat Lomba

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mendorong agar semangat gotong royong dan kepedulian sosial ...
KRONIK

Bupati Ipuk Minta Kadin Banyuwangi jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banyuwangi mampu ...
KRONIK

Bupati Fauzi: Pajak Bukan Sekadar Administrasi, tapi Instrumen Pembangunan Sumenep

SUMENEP – Pajak memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ...
KRONIK

Ornamen Foodstreet Dipaku ke Pohon, Candra DPRD Jember Minta Evaluasi dan Copot

JEMBER — Penataan calon kawasan Foodstreet di Jalan Kartini, Jember, menyisakan persoalan lingkungan. Ornamen lampu ...
KRONIK

Erma Gelar Beach Clean Up di Pantai Gemah, Dorong Wisata Edukasi Konservasi

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, menggagas aksi bersih-bersih pantai (beach ...