Minggu
22 November 2026 | 7 : 25

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mengawal Realisasi Janji Jokowi

pdip jatim - jokowi - petinggi TNI Polri
pdip jatim - jokowi - petinggi TNI Polri

KOMPOSISI kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla seolah menjadi teka-teki yang tidak ada habisnya.

Di tengah kuatnya arus tarik-menarik kepentingan elite, Jokowi juga dituntut memenuhi janji revolusi mental dalam mengangkat para menterinya. Secara konstitusional, pengangkatan seorang menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dalam sistem presidensial, seorang menteri merupakan pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya.

Namun realitas politik acapkali memaksa hak ini tak berada sepenuhnya dalam genggaman seorang presiden. Pada kenyataannya elite parpol turut memiliki peran utama, bahkan kadang setara, dalam artian politik dengan otoritas yang dimiliki presiden.

Janji Jokowi

Dilema penyusunan kabinet juga tengah menghantui Jokowi saat ini. Ia tengah bergelut dengan tarik-menarik kepentingan dengan elite partai dan tim sukses yang turut andil membantu pemenangannya pada pemilu presiden lalu. Pada saat bersamaan, Jokowi juga tengah bertarung dengan dirinya sendiri, sesuai dengan janji untuk menghadirkan pemerintahan baru yang reformis dan keluar dari pakem politik terdahulu.

Dari sinilah sebenarnya gagasan revolusi mental diuji. Jokowi memiliki tenggat maksimal hingga 14 hari setelah dilantik sesuai Pasal 16 Undang-Undang Kementerian Negara untuk menentukan para menteri kabinetnya.

Dari pelbagai pernyataan sejak masa kampanye hingga menjabat presiden sekarang ini, setidaknya ada empat janji yang pernah dilontarkan Jokowi menyangkut kabinet. Janji-janji itu adalah membentuk kabinet yang tak transaksional, janji untuk transparan dan partisipatif dalam penentuan menteri, janji untuk mengangkat menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai, janji melibatkan KPK dan PPATK untuk memberikan masukan terkait calon menteri. Sejumlah elemen yang peduli isu korupsi dan tata kelola pemerintahan ibarat mendapat angin surga. Angin yang membawa harapan menuju arah pemerintahan lebih baik.

Namun, sejujurnya kita melihat Jokowi perlahan mulai kedodoran dalam merealisasikan janjinya itu. Arah angin tampaknya mulai perlahan berputar. Komitmen untuk transparan dalam penentuan menteri dan melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan kurang dilakukan. Padahal, waktu yang ia miliki sangat terbatas.

Partisipasi publik sesungguhnya harus dipandang Jokowi sebagai upaya merawat dukungan dari beragam strata sosial yang menyokongnya dalam pemilu lalu. Sulit dibantah, kontribusi masyarakat yang melebur dalam berbagai bentuk menjadi instrumen utama yang memenangkan Jokowi dalam pemilu. Bahkan mengalahkan peran partai pendukungnya sendiri. Penentuan menteri ini akan sekaligus menjadi ujian ke mana arah keberpihakan Jokowi sesungguhnya.

Selain janji transparan dan partisipatif, Jokowi juga berjanji tak akan mengangkat menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Untuk hal ini, Jokowi sesungguhnya punya alasan kuat. Dalam Pasal 23 Ayat (3) UU Kementerian Negara disebutkan larangan rangkap jabatan bagi menteri yang menjadi pimpinan organisasi yang menerima dana dari APBN/APBD.

Parpol sebagai entitas organisasi yang juga turut menerima dana dari APBN setiap tahun, masuk pada subyek pasal itu. Aturan ini sangat jelas, hanya saja tak pernah diimplementasikan secara tegas oleh Presiden SBY semenjak diundangkan (2008).

SBY memiliki tiga menteri yang menjadi ketua umum di kabinetnya dan 21 orang menteri berseragam partai. Dampaknya sangat terasa di ujung pemerintahan, kabinet menjadi tidak terkoordinasi karena para menteri sibuk mengurus partainya menyongsong pemilu. Ini harus jadi pelajaran berharga bagi Jokowi dalam menyusun kabinet.

Saring calon bermasalah

Terakhir, janji Jokowi untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam memberikan masukan menyangkut para calon menteri. Peran dua lembaga ini sangat vital untuk mendorong pembentukan kabinet yang bersih. Jokowi tentu akan mendapat manfaat ganda dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam pengisian kabinet. Pertama, dari pendekatan pemberantasan korupsi, melibatkan dua organisasi ini akan jadi filter masuknya orang-orang bermasalah dalam kabinet. Pemberantasan korupsi akan berjalan lebih mudah karena kementerian dipimpin orang bersih dan tidak menjadi pemburu rente.

Kedua, melibatkan KPK dan PPATK juga bisa menjadi strategi bagi Jokowi untuk keluar dari tekanan dan intervensi parpol dalam penyusunan kabinet. Acap kali elite partai justru menyodorkan orang-orang bermasalah menjadi pejabat publik dan presiden kesulitan menolaknya. Dengan menggunakan strategi pelibatan institusi penegak hukum bisa menjadi dalil kuat bagi Jokowi menolak nama-nama bermasalah versi penegak hukum tanpa harus beradu argumen vis a vis dengan elite partai untuk menolaknya. Jadi, ia tak lagi menjadi episentrum tunggal.

Janji Jokowi di atas seluruhnya terekam kuat dalam ingatan jutaan pemilih hingga relawan yang mendukungnya. Publik sejatinya hanya ingin Jokowi memulai momentum perubahan baru dengan orang-orang bersih dan berintegritas di sekelilingnya. Jokowi harus mengaktualisasikan gagasan revolusi mental sebagai jargon kampanyenya dalam penentuan kabinet ini.

Revolusi mental itu dimulai dari mendengar suara masyarakat, bukan kemauan elite-elite politik belaka. Revolusi mental itu menjadikan publik sebagai pelaku demokrasi, bukan penonton. Revolusi mental harus dilakukan dengan cara melunasi janji kampanye. Publik sekarang tengah menagih janji Jokowi untuk membangun pemerintahan bersih, bukan transaksional.

Donal Fariz

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspriasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...
KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...