JAKARTA – Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof.Dr.(H.C) Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalaman bangga dan penuh rasa tanggung jawab saat menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024). Acara tersebut dihadiri para Paskibraka yang akan bertugas di upacara HUT RI.

Di awal pembuka, Megawati menyampaikan salam Pancasila. Hal ini untuk mengingatkan bahwa Indonesia masih punya ideologi Pancasila.

“Ini adalah (salam Pancasila) untuk mensosialisasikan secara benar sejarah isi daripada yang disebut Pancasila. Saya minta untuk diizinkan dalam sebuah pertemuan sebelum kita berbicara untuk mengingat bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila, maka dengan kata-kata salam Pancasila,” kata Megawati.

“Jadi dengan segala permohonan saya, saya meminta karena nanti juga ada upacara dan akan diberikan bendera pusaka,” sambungnya.

Turut hadir mendampingi Megawati, Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Selain itu ada juga jajaran pimpinan BPIP yakni Kepala BPIP seperti Prof Yudian Wahyudi, Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Setelah itu, barulah dia menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi Paskibraka. “Sekitar saya umur SMA, itu langsung merasa diberi beban. Bebannya apa? Saya mikir bahwa ini hidup mati bendera ini itu berada di tangan saya. Jadi saya sudah janji sama teman-teman saya waktu itu, kita mesti betul-betul bagus kelihatannya, ketika membawanya,” cerita Megawati.

“Merasa gitu, aku bakti pada negeri, gitu,” sambungnya.

Meski demikian, Ketua Umum PDI Perjuangan itu, merasa rasa bakti akan negeri ini terkikis, bahkan tak dirasakan oleh anak muda. Megawati tak menyalahkan anak muda sekarang, namun dia sedikit mengulas bagaimana terjadinya De-Soekarnoisasi di era Orde Baru atau pemerintahan Soeharto.

Megawati pun bercerita bagaimana di era itu Soekarno sebagai proklamator bangsa harus menjadi tahanan rumah, dan disolasi. “Gak boleh terima tamu, kalau keluarga aja harus pakai izin,” bebernya.

“Saya tidak punya masalah loh sama beliau (Soeharto) secara pribadi, tapi ini adalah fakta sejarah yang saya ceritakan. Jadi bukan saya provokator. Saya bingung sendiri juga, niatnya De-Soekarnoisasi apa? Hanya nahan bapak saya, kami keluarga kena juga. Enggak boleh sekolah, enggak boleh kuliah,” sebut Megawati.

Dia berharap, kejadian seperti ini tak akan terulang lagi. “Masa mau begitu lagi. Katanya ideologi Pancasila. Mbok ikuti aturan republik ini, jangan main-main lagi. Coba toh masa kita mau dibuat seperti itu lagi? Ya enggak lah,” ujarnya.

Menurut Megawati, hal ini dia sampaikan sebagai bentuk ekspresi dan menyampaikan kebenaran dalam sebuah demokrasi. Bukan mencoba menutupi sejarah.

“Makanya saya bilang kita ngomong aja. Kalau menganggap bahwa negara ini demokrasi, ada namanya demokratisasi, ada namanya demokratis,” papar dia. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS