Selasa
04 Agustus 2026 | 9 : 28

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Megawati Resmikan Kantor Baru DPP

pdip-jatim-210819-megawati-bpip

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015). Bangunan kantor enam lantai itu dulu menjadi saksi peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang memakan banyak korban.

Kantor yang bersebelahan dengan kantor DPP PPP itu didominasi putih, dan terdapat lima pilar merah menjulang sebagai simbol Pancasila. Ruangan ketua umum berada di lantai 5, sementara para pengurus DPP PDI Perjuangan berkantor di lantai 4.

Menurut Megawati, gedung tersebut dibangun kembali dengan penuh perjuangan. Salah satu alasan pembangunan kembali gedung itu ialah, PDI Perjuangan selama ini tidak lagi memiliki markas yang representatif.

Dia mengingatkan para kadernya bahwa gedung itu menjadi simbol perjuangan partai. “Mereka yang sekarang mengaku sebagai kader partai saya mohon dengan sangat jangan menjadi seorang kader oportunis,” kata Mega, dalam pidato peresmian.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, pembangunan gedung tersebut merupakan hasil pengumpulan dana secara gotong royong dari kader selama lima tahun. Anggaran pembangunan gedung ini mencapai Rp 42,6 miliar.

Tidak mudah untuk mengumpulkan dana hingga Rp 42,6 miliar selama 10 tahun terakhir yang berbuah bangunan megah itu. Untuk mewujudkannya, banyak cara dilakukan mulai iuran kader hingga lelang lukisan Bung Karno, proklamator dan Presiden RI pertama yang juga ayahanda Megawati Soekarnoputri.

Tak cuma itu, Megawati pun rela ‘melelang suaranya’ untuk mengumpulkan uang. “Saat itu kami masih kekurangan uang dan akhirnya Bu Mega melelang suaranya dengan cara menyanyikan lagu,” Hasto Kristiyanto.

“Ibu menyanyikan beberapa lagu secara live di sekitar tiga acara. Dia berkata ‘Saya mau nyanyi tapi siapa yang mau menyumbang untuk kantor DPP PDI Perjuangan’,” ujar Hasto menirukan ucapan Mega kala itu.

Saat lelang suara Mega itu, kata Hasto, banyak orang rela merogoh kocek. Mereka mau menyumbang mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Akhirnya dari tiga kali ‘ngamen’, Megawati bisa mengumpulkan duit sampai Rp 12 miliar.

Mulai 17 Juni, seluruh kegiatan operasional PDI Perjuangan akan dipusatkan di gedung Diponegoro ini. Sementara kantor lama DPP PDIP di Lenteng Agung akan dipakai untuk pusat pelatihan kader serta organisasi sayap partai.

Gedung megah bak hotel di pusat Jakarta itu sesungguhnya bukan kantor lama PDIP, melainkan markas lama partai itu yang tak lagi digunakan sejak meletus Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Ketika itu Kantor PDIP itu diserbu dan direbut massa pendukung Ketua Umum PDI versi Kongres Medan Soerjadi yang dibantu oknum aparat. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Winarno Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Ringinpitu, Jalan Rusak hingga RTLH

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Winarno, menggelar kegiatan reses di Desa ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Madiun Siap Kawal Warga yang Keberatan atas Perubahan Data Desil

DPRD Kota Madiun siap mengawal warga yang keberatan atas perubahan data desil agar dapat ditinjau kembali sesuai ...
KRONIK

Bupati Fauzi Koordinasi dengan Menhub, Pastikan Penanganan Korban KM Mutiara Sentosa II Maksimal

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menerima kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy ...
LEGISLATIF

PDI Perjuangan Jember: Efisiensi Anggaran Lebih Masuk Akal daripada Menambah Utang

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyatakan menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember ...
KRONIK

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Komitmen Kawal Usulan Warga hingga Tuntas

TULUNGAGUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Sumarno, menegaskan komitmennya untuk terus ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan Soroti Raperda Pengawasan Gedung hingga Penguatan BUMDes

KABUPATEN PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD ...