AMBON – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa optimisnya, meskipun digempur media sosial, media mainstream atau media arus utama tidak akan hilang.

Sebagaimana radio yang tidak hilang dengan adanya televisi. Keduanya akan sama-sama eksis karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi dahaga masyarakat akan informasi.

“Media sosial tumbuh karena kecepatan, karena dinilai aktualitas, sementara media arus utama, media mainstream menonjol karena akurasi, karena kedalaman materi-materinya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017, di Lapangan Tahitu, Kota Ambon, Maluku, Rabu (9/2/2017) siang.

Dijelaskan Presiden, digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang, setiap individu kini bisa menjadi produser berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, sehingga setiap saat di media sosial dibanjiri berita.

“Ada berita yang obyektif, yang aktual, ada yang kritik yang baik, tapi banyak juga berita bohong, hoax, yang mengganggu akal sehat kita. Ada berita yang membuat kegaduhan, banyak berita yang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, memecah belah masyarakat, dan bahkan mengancam persatuan bangsa,” bebernya.

Namun dia meyakini, ini nantinya justru akan semakin mendewasakan, mematangkan, dan membuat bangsa Indonesia menjadi tahan uji. Karena itu, lanjut Jokowi, tidak perlu mengeluh kalau mendengar kabar yang ada di media sosial, karena hal ini juga fenomena semua negara.

Yang harus kita lakukan bersama, tutur Presiden Jokowi, adalah menghentikan berita bohong, hoax, dan yang memecah belah. “Berita-berita fitnah harus kita hadapi,” tegasnya.

Dalam kondisi demikian, menurut Presiden, seharusnya media arus utama atau media mainstream, harus mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, serta menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial.

Bukan ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita.

“Media arus utama, media mainstream tidak boleh runtuh dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, yang menuntut faktualitas, yang menuntut obyektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi,” tutur Jokowi.

Untuk itu, dia mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media massa, baik cetak, maupun elektronik.

Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, menurut Presiden Jokowi, dengan adanya verifikasi tersebut, maka masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan dan bisa dipercaya dalam pemberitaan.

Puncak Peringatan HPN 2017 itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS