JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu menilai, aksi demo di depan Istana pada Jumat (4/11/2016) malam telah keluar dari konteks tujuan utama para demonstran.

Meski begitu, dia tetap mengapresiasi aksi demo yang berjalan damai dan kondusif sampai pukul 18.00 WIB.

Masinton menilai, ada kalangan yang sengaja menunggangi aksi demonstrasi tersebut. Hal itu terlihat dari orasi-orasi yang diteriakkan, bernuansa provokatif.

“Kami lihat pidato nadanya berbau turunkan Jokowi. Ini di luar konteks niatan ulama. Ini ditunggangi aksi politik,” kata Masinton kepada di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Begitu pula tuntutan yang diteriakkan orator dari atas mobil komando, jelas bermaksud menggoyang pemerintahan.

“Orasi semangat turunkan Jokowi, itu fakta provokatif. Ini tidak bisa dikaitkan dari persoalan saat ini, baik pilkada atau lainnya,” ujarnya.

Terkait oknum-oknum yang diduga menunggangi demonstrasi, dia tak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Hanya, sebutnya, ada pihak-pihak yang seakan-akan merasa sebagai korban, padahal turut andil di dalamnya.

“Kami melihat bahwa dari mulai jauh hari sebelum aksi sampai saat aksi, ada yang tiba-tiba mengatakan seakan-akan menjadi korban fitnah. Lalu yang lain juga ada yang jadi heroik,” ujarnya.

Soal proses hukum atas calon Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok, menurut Masinton, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan tekanan massa.

Dia berpendapat, proses hukum terkait dugaan penistaan agama tersebut harus berjalan secara obyektif dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ada mekanisme dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tidak boleh proses hukum Pak Ahok diintervensi baik oleh kekuasaan maupun tekanan massa,” ucapnya.

Dia memastikan, Presiden Joko Widodo tidak pernah melindungi siapapun termasuk Ahok dalam proses hukum. Semua warga negara, kata dia sama kedudukan di hadapan hukum.

“Karena itu, kita hargai proses hukum, jangan sampai memaksakan kehendak dengan memanfaat massa untuk intervensi hukum,” tandas dia.

Pihaknya juga memastikan, bahwa PDI Perjuangan tidak akan mundur untuk mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta, hanya karena dugaan penistaan agama. PDIP, kata dia sudah komitmen mendukung Ahok-Djarot untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (goek)