88 pembaca
KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramono instruksikan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri berlangsung transparan. Sanksi tegas sampai tindakan diskualifikasi bisa dilakukan jika ditemukan permainan jual beli jabatan.
Sebagaimana diketahui, November 2021 ini proses pengisian perangkat desa dilakukan di 147 desa yang tersebar di 22 kecamatan dengan 305 jabatan perangkat desa. Seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri ini diatur dalam Perda nomer 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Kemudian, Perbup 48 Tahun 2021 tentang perubahan perbup 56 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomer 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Merujuk aturan itu, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi hak setiap kepala desa. Pun begitu, pemerintah tetap melakukan fungsi memonitor dan mengevaluasi kinerja dari tiap-tiap desa
“Kalau ada yang melakukan penyelewengan, kita beri sanksi,” tegas Hanindhito, usai mengikuti acara Jumat Ngopi, Jumat (19/11/2021).
Dia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk berani melaporkan jika diketahui terjadi tindakan penyelewengan dari proses rekruitmen perangkat desa tersebut.
Warga yang mau melapor bakal disembunyikan identitasnya, untuk melindungi jangan sampai nantinya justeru mendapat intimidasi.
“Warga Kabupaten Kediri yang menemukan penarikan dalam jumlah berapa pun dan dalam bentuk apa pun kepada calon perangkat yang akan masuk, tolong dilaporkan kepada bupati atau Inspektorat,” tandas Mas Bup, sapaan akrabnya.
Ketegasan bupati kader PDI Perjuangan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa itu pun mendapatkan sambutan warga. Warga menginginkan pengisian perangkat desa benar-benar terhindar dari praktik jual beli jabatan.
“Dari ketegasan Mas Dhito tersebut semoga nantinya dapat terpilih perangkat desa yang mumpuni dari segi kecerdasan, nilai, dan lolos dengan kemurniannya,” terang Obet Aji Kurniawan, warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul. (putera/pr)
