TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan kompak oleh semua pemangku kepentingan.
Apalagi Kabupaten Tulungagung saat ini dalam kondisi transisi pemerintah usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Harus ada kesiapan stakeholder untuk membangun komunikasi secara maksimal.
Hal itu disampaikan Marsono usai mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2026 di ruang Prajamukti Kantor Bupati setempat, Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung, seluruh stakeholder harus mendahulukan kekompakan dan kerjasama yang baik.
Jika ada kerjasama dan sinergi yang baik, maka cita-cita atau tujuan bersama tidak akan bisa dicapai dengan maksimal.
“Kalau tidak ada kerjasama dan sinergi yang terbangun, biasanya capaian pembangunan daerah tidak maksimal,” ujarnya.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung itu menambahkan, konsep pembangunan daerah tidak harus berubah secara drastis dalam setiap pemerintah baru.
Konsep pembangunan daerah itu berkelanjutan. Seperti maraton atau estafet yang saling menyambung dan menyempurnakan.
“Dari hulu ke hilirnya nyambung semua. Dan orientasinya tetap pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal,” terangnya.
Marsono menegaskan, pembangunan daerah harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah. Selain harus linier dengan kebijakan kepala daerah, juga harus disesuaikan dengan potensi daerah.
“Pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2026 adalah pemantapan infrastruktur, inovasi sektor publik dan hilirisasi agroindustri yang berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, juga diperlukan langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Seperti diketahui, dalam kegiatan FKP RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2026 itu dilaksanakan penandatanganan berita acara oleh stakeholder terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno dan perwakilan dari Pemprov Jatim, yakni Plt Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda, Sri Mutiatun. (sin/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS