SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengungkapkan, hampir tiap hari komisinya menerima aduan soal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di antaranya, pasien pemegang BPJS Kesehatan ditolak pihak rumah sakit.

Menurut Agustin, semestinya kejadian seperti itu tidak boleh terjadi. Apapun alasannya, kata dia, setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit harus tetap dilayani.

Apalagi warga sebelumnya sudah diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS. “Meskipun lupa tidak membawa kartu BPJS, warga harus tetap dilayani. Karena masyarakat sudah membayar layaknya pasien umum,” tegas Agustin, kemarin.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengungkapkan, banyak kasus pasien meninggal dunia lantaran tidak kunjung dilayani rumah sakit. Padahal mereka sudah bersusah payah membayar premi.

Maraknya kasus penolakan pasien, sebutnya, mengindikasikan  pihak rumah sakit tidak percaya dengan BPJS. Dengan sistem subsidi silang, pasien harusnya bisa dilayani dengan baik ketika datang berobat.

Legislator empat periode ini juga menyinggung kualitas obat bagi pasien BPJS. Menurutnya, sebagian obat yang diberikan kepada pasien kualitasnya sangat rendah.

Tidak hanya itu, rekomendasi obat yang diberikan rumah sakit juga sering tidak dipenuhi. Misalnya resep untuk satu bulan oleh bagian obat biasanya hanya diberikan setengahnya.

Sementara itu, Anugrah Ariyadi, yang juga anggota Komisi D mengingatkan, dengan jumlah 31 kecamatan di Surabaya, sudah selayaknya BPJS cabang Surabaya memiliki perwakilan di setiap kelurahan. Hal itu, untuk mempercepat proses pemutakhiran data.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, jika pelayanan BPJS tetap tersentralistik di Jalan Dharmahusada seperti sekarang, maka masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Apalagi, pada 2019 pemerintah pusat mewajibkan seluruh warga terdaftar dalam program BPJS.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Surabaya M. Cucu Zakaria menyatakan bakal mengundang seluruh rumah sakit yang telah mengikat kerja sama dalam program BPJS.

Zakaria menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui komitmen rumah sakit dalam melayani pasien. Sebab masih ditemukan adanya aduan penolakan pasien BPJS.

“Seharusnya tidak ada RS yang membatasi. Kalau masih ada tolong dilaporkan,” kata Zakaria, kepada wartawan.

Selain itu, BPJS Surabaya juga akan mengundang Dinas Kesehatan dan anggota dewan. Pertemuan itu untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi pasien.

“Kita akan terus melakukan evaluasi. Proses tersebut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” jelas dia.

Meski tidak bisa menjamin dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam waktu dekat, Zakaria memastikan telah berkomitmen untuk menuntaskannya. Dia juga menyatakan siap mengawal masalah ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS