Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak kecamatan dan kelurahan mengawal Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penguatan UMKM.

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mengajak seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan aktif mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memastikan akurasi data yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang.

Menurut Anas, validitas data hasil sensus sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah, terutama dalam penyusunan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil kondisi di lapangan tidak akurat, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga insentif bagi UMKM berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kondisi riil sektor ekonomi, mulai dari kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sentra ekonomi, hingga perumusan kebijakan fiskal daerah.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar sasaran sensus di Surabaya merupakan pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Karena itu, hasil pendataan diharapkan mampu mendukung berbagai program penguatan ekonomi, seperti revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan permodalan yang lebih tepat sasaran.

Anas juga menanggapi masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait pendataan usaha. Ia memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak akan diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang kuat sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade mendatang.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha nonpertanian, mulai dari usaha besar hingga UMKM.

Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

“Kami akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar dengan omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, sekitar 13.000 usaha menengah, dan kurang lebih 490.000 UMKM,” ujar Arrief.

Pada tahap awal pelaksanaan sensus, BPS Surabaya telah mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya.

BPS berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan.

DPRD Surabaya memandang keberhasilan sensus tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data, sekaligus memastikan setiap program dan penganggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS