JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan minta pemerintah mendominasi kontrol harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) untuk meringankan beban masyarakat.

“Pemerintah harus mereposisi kebijakan perekonomian nasional yang menghadirkan nasionalisme Indonesia dimana kontrol pemerintah untuk sembako lebih dominan dan tidak begitu mudahnya diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujar Arteria di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Dia menegaskan Bung Karno telah menyatakan ketahanan pangan merupakan substansi kedaulatan bangsa. Namun pemerintah abai dengan ketahanan pangan sehingga negara tidak mampu mengatasi gejolak pasar, khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Ini kan ironi, di negeri kaya-raya gemah ripah loh jinawi ini ternyata harga pangan stabil mahalnya, pasar begitu mudahnya terdistorsi bukan dikarenakan hal yang signifikan. Negara dikalahkan pengusaha pemegang kartel sembako, dan dilemahkan dengan mandul dan tidak jelasnya tata niaga serta tata kelola logistik,” urainya.

Dikatakan, ‎Bulog yang saat ini terlihat disorientasi, baik dari sisi kebijakan maupun keberpihakannya terhadap visi kerakyatan dan ketahanan pangan. Sebab, di Indonesia yang sudah punya Bulog ternyata stok beras nasional dikendalikan pihak swasta.

“‎Jadi, jangan bicara kedaulatan kalau konstituen di ‘kampung tengah’ (perut) kita masih di tangan orang lain,” ucapnya.

Masalah kenaikan harga, dia mengimbau pemerintah menangani serius. Tidak sekadar dilihat sebagai kejadian rutin tahunan. Sebab, kenaikan harga pada saat bulan puasa biasanya disertai dengan kenaikan tingkat inflasi, pelemahan daya beli, kemudian matinya sektor usaha dan maraknya PHK.

Melihat hal itu, Arteria minta pemerintah juga serius menerbitkan crash program yang subtantif, bukan seperti pasar murah, namun langsung ke sasaran.

Lalu, memberantas kartel dan spekulan serta penimbun sembako yang terbukti memainkan harga di pasaran.

“Jadi Lebaran itu ritual tahunan. Tapi kenaikan harga jangan juga dilegitimasi sebagai ritual tahunan, itu legitimasi kegagalan,” ‎pungkas legislator asal Jatim itu. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS