Sabtu
06 Juni 2026 | 4 : 45

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator DPRD Jatim Minta Gubernur Berhati-hati soal Narasi Herd Immunity

pdip-jatim-deni-bp-pemilu-230121

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, Deni Wicaksono, meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk lebih berhati-hati dalam melempar narasi soal herd immunity. Apalagi gubernur menyebutkan ada sejumlah daerah di Jatim yang telah mencapai herd immunity.

”Mengapa saya bilang perlu hati-hati? Karena herd immunity terwujud ketika sebagian besar orang dalam kelompok sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi. Salah satu jalannya lewat vaksinasi,” kata Deni Wicaksono.

Menurut dia, berdasarkan konsensus ahli, herd immunity ketika sekitar 70 persen warga tervaksin. Tapi dalam konteks Covid-19, hal itu tercapai ketika sudah lengkap dua dosis. “Faktanya, tidak ada satu pun kabupaten atau kota atau provinsi di Indonesia yang telah mencapai itu,” cetus Deni Wicaksono, Sabtu (7/8/2021).

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini lantas menyajikan fakta lapangan perihal pencapaian vaksinasi di Jatim yang tidak merata. Berdasarkan data Satu Data Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 5 Agustus 2021, dari total 7,7 juta vaksinasi dosis 1 di Jatim, sekitar 65 persen di antaranya hanya 11 kabupaten atau kota dari 38 kabupaten atau kota di Jatim.

Jika berdasarkan persentase, hanya 14 kabupaten atau kota yang capaian vaksinasi dosis 1 sudah di atas 30 persen. “Sebagian besar lainnya di bawah 20 persen, bahkan ada yang di bawah 10 persen,” bebernya.

Karena capaian vaksinasi yang tidak merata, Deni Wicaksono menyarankan Gubernur Jatim untuk turun ke daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah.

“Harus berani turun meyakinkan masyarakat dan gerakkan tenaga kesehatan. Jangan main aman hanya foto-foto di lokasi vaksinasi masal di kota besar,” ujar alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Terkait pernyataan Gubernur Khofifah bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, Deni menyebut hal itu sebagai pernyataan yang belum memahami konsep herd immunity.

Menurut Deni, saat ini, herd immunity melalui vaksinasi bukan lagi menjadi target, melainkan salah satu cara dalam pengendalian pandemi. Dengan munculnya varian baru dengan angka reproduksi yang tinggi, ada tiga metode pengendalian pandemi. Pertama, disiplin protokol kesehatan. Kedua, PPKM. Ketiga, vaksinasi untuk imunitas. “Semestinya penjelasan komprehensif itu disampaikan gubernur.”

Deni juga merasa khawatir akibat dari pernyataan gubernur soal beberapa kabupaten telah mencapai herd immunity, berpotensi mengadu domba publik dengan pemerintah setempat. “Publik bisa saja memprotes pemerintah kota atau kabupatennya, mengapa tetap pembatasan ketika herd immunity sudah diklaim oleh Gubernur Jatim,” pungkasnya. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Jatim Soroti Ketimpangan DBHCHT, Minta Daerah Penghasil Dapat Porsi Lebih Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membawa isu strategis DBHCHT, kinerja BUMD, dan penyesuaian program ...
KABAR CABANG

Mencari Mereka yang Tercecer dari Bansos, Kerja-kerja Kerakyatan dari PAC PDIP Mumbulsari

Kisah pendampingan warga prasejahtera di Mumbulsari, Jember. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan turun ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Ketahanan Ekologi Harus Jadi Prioritas Pembangunan Daerah

Anggota DPRD Jawa Timur Diana Sasa menegaskan ketahanan ekologi harus menjadi prioritas pembangunan daerah. ...
KRONIK

Ganjar Minta Legislator PDIP Jaga Uang Rakyat Agar Tidak Boncos dan Bocor

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan anggota Fraksi PDIP DPRD untuk mengawal penggunaan APBD secara ...
SEMENTARA ITU...

Di Depan Rumah Itu, Sholikah Menitipkan Harapan Baru untuk Tiga Cucunya

Kisah haru Sholikah, warga Kandat, Kediri, yang mengasuh tiga cucu dalam keterbatasan ekonomi. Bantuan rombong ...
HEADLINE

Megawati: Politik Anggaran Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial bagi Rakyat

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan politik anggaran harus menjadi instrumen keadilan ...