JAKARTA — Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusannya memindahkan ibu kota negara. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden mengebut hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini. Berikut rangkuman Kompas.com:
Ratas di Istana
Langkah ngebut Jokowi dimulai dari menggelar rapat terbatas (ratas) terkait pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/4/2019). Dalam rapat itu, Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan hasil kajian lembaganya terkait pemindahan ibu kota.
Dalam rapat itu Bappenas memaparkan tiga alternatif. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.
Hasilnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif ketiga. Presiden ingin agar letak ibu kota baru berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang seusai rapat.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Dalam rapat itu juga sudah tergambar bahwa pemindahan Ibu Kota akan menelan dana sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota ini tak akan membebani APBN.
Undang gubernur
Seminggu setelah ratas, atau tepatnya pada Senin (6/5/2019), empat gubenur diundang ke istana. Gubernur yang diundang adalah yang daerahnya dianggap potensial sebagai ibu kota baru, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.
Hanya Gubernur Kalimantan Timur yang tak hadir karena berhalangan dan diwakili oleh Bappeda setempat.
Pertemuan di Istana itu dipimpin oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Keempat daerah yang diundang sama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai ibu kota baru.
“Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kami dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja,” kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa Kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, tapi juga sumber daya manusianya.
Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru. “Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya. Manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika ibu kota benar-benar ada di wilayahnya. Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.
“Kalau Presiden berkenan, ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apa pun juga,” katanya.
Lobi pimpinan lembaga negara
Pada Senin sorenya, Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
“Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan ibu kota ini telah dibahas di internal pemerintah. Lalu pada 1,5 tahun lalu ia telah meminta Bappenas untuk melakukan kajian dari berbagai sisi, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
Hasil kajian itu, Jakarta ataupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.
Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk ibu kota baru. Namun, Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.
“Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.
Presiden Jokowi pun berjanji akan mengonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan ibu kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum maupun politik. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan ibu kota tak akan membebani anggaran negara.
“Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,” ujar Jokowi.
Tinjau calon lokasi
Keesokan harinya, atau pada Selasa (7/5/2019), Presiden Jokowi langsung meninjau lokasi yang potensial menjadi ibu kota baru. Lokasi pertama yang dikunjungi Jokowi adalah di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.
“Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini,” ujar Presiden kepada wartawan seusai melakukan peninjauan.
Jokowi menyebut bahwa kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan, misalnya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. Keberadaan sarana pendukung tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.
“Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kita lihat di Balikpapan ada airport, Samarinda juga ada airport. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” tuturnya.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
“Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi,” ucapnya.
Pada Rabu (8/5/2019) hari ini rencananya Jokowi akan melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah, yang juga menjadi salah satu calon lokasi ibu kota baru. (kompas)
