MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto berhasil melampaui target pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya. Dari total 18 kelurahan, kini telah berdiri 19 koperasi aktif, sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kolektivitas.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan capaian tersebut saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan ke KMP Miji, Minggu (20/7/2025).

Ning Ita, sapaan akrabnya, menyebut Kelurahan Kedundung menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki dua KMP.

“Kota Mojokerto sesuai target. Kalau ada 18 kelurahan di Kota Mojokerto, kita justru ada 19 KMP karena di Kedundung ada 2 KMP,” ungkapnya.

Dia menyoroti aspek distribusi barang kebutuhan pokok di koperasi-koperasi tersebut. Menurutnya, akses logistik di Kota Mojokerto berjalan optimal, sehingga ketersediaan barang di tiap KMP tetap terjaga.

“Miji ini termasuk kelurahan sedang tapi penduduknya termasuk kategori yang sangat padat, sehingga kebutuhan untuk sembako bagi masyarakat alhamdulillah bisa ter-cover. Apalagi lokasinya untuk KMP-nya ada di kelurahan berada di jalan protokol. Sehingga, mudah untuk diakses oleh warga se-Kelurahan Miji,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan pesaing bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melainkan mitra strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

“Koperasi Merah Putih ini mitra UMKM, bukan kompetitor. Oleh karena itu, tidak boleh ada keresahan bagi pelaku UMKM terdekat dengan koperasi-koperasi Merah Putih,” kata Khofifah.

Dia juga menyoroti pentingnya peran KMP dalam menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Oleh sebab itu, Khofifah mendorong agar regulasi nasional yang masih menganggap KMP sebagai end user bisa ditinjau ulang.

“Dia boleh menjual kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena harga beras di sini di bawah HET pasti lebih murah dari pasar. Begitu juga minyak goreng dan gula. Kalau misalnya regulasi yang sekarang bahwa Koperasi Merah Putih itu end user, maka perlu direvisi,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Khofifah, koperasi-koperasi ini diharapkan bisa menjadi agen penyalur bahan pokok penting seperti beras, gula, minyak goreng, hingga elpiji 3 kg.

Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat harus memastikan pasokan barang di KMP tetap tersedia.

“Kalau misalnya permintaan beras tinggi dan kemudian stoknya menipis, maka konfirmasi untuk bisa disuplai produk apapun yang dibutuhkan ini harus bisa mendapatkan kepastian, percepatan,” ucapnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS