JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan tetap dilanjutkan, karena itu merupakan bagian dari kriteria koalisi yang sehat.

“Koalisi yang sehat dibangun sebelum pemilu presiden,” kaya Hasto di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Hasto mengatakan KIK akan tetap ada untuk melaksanakan visi misi dari presiden dan wakil presiden. “Koalisi dibangun dalam pemilu presiden. Setelah selesai, ya diteruskan dan dimaknai untuk melaksanakan visi dan misi presiden. Dan juga bagaimana sistem presidential efektif,” ujar Hasto.

Terkait dengan rekonsiliasi, Hasto menegaskan hal itu penting untuk menjaga keutuhan negara. Namun, jangan lantas diartikan sebagai bagi-bagi kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang.

“Rekonsiliasi jangan dimaknai dengan bagi-bagi kursi kabinet, tapi rekonsiliasi sebagai jalan kemanusiaan merangkul seluruh komponen bangsa agar kita bersama menatap masa depan negeri,” katanya.

Terkait peluang Partai Gerindra diterima ke dalam koalisi, Hasto tak menutup kemungkinan akan ada kerjasama dengan partai besutan Prabowo untuk memperluas perspektif dalam membangun bangsa.

“Gerindra, peluangnya besar apalagi kursinya nomor tiga di DPR. Tapi jangan cepat-cepat dimaknai bagi-bagi kursi kabinet,” imbuhnya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan, proses rekonsiliasi politik terhadap dua kubu kontestan Pilpres 2019 masih berlangsung hingga agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2019.

“Proses komunikasi ada, ya ditunggu saja. Ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober 2019 ketika pelantikan Pak Joko Widodo nanti,” kata Pramono dalam acara Reuni Alumni SMA Jakarta Bersatu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (30/6/2019).

Menurut dia proses rekonsiliasi politik terhadap kubu kontestan Pilpres Prabowo-Sandiaga dan kubu Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin masih berlangsung intensif.

Saat ditanya terkait alokasi kursi dalam susunan kabinet kerja 2019-2014 untuk kubu Prabowo, Pramono mengatakan hal itu merupakan hal prerogatif Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Pria yang juga sempat menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, mengatakan sejak KPU telah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, maka tidak ada lagi kubu dari pihak yang bertikai terkait hasil Pilpres.

“Sejak hari ini sudah tidak ada lagi hal yang berkaitan dengan pasangan 01 atau 02 karena telah selesai dengan penetapan KPU berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tiga hari yang lalu,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS