SAYUP-sayup lagu “Pajjar Lagghu” yang dibawakan Teater Andalas Sumenep pada malam kedua Pekan Seni Madura (PSM) ke-IX Sanggar Lentera Sumenep, Jumat (13/6/2025), memenuhi Lapangan Kesenian Sumenep. Dengan iringan seperangkat alat musik traisional, lagu itu menyeret imajinasi pada hamparan sawah: ada kicau burung, ricik air, desau angin membelai batang pepadian. Juga aroma tanah meruap ditingkahi hujan.

Pajjar Lagghu arena pon nyonara
Bapak tani se tedung pon jagha’a
Ngala’ are’ so landu’ tor capenga

Ajalanaghi sarat kawajiban 
Atatamen mabannya’ asel bhumina 
Mama’mor nagharana tor bhangsana

Lagu “Pajjhar Lagghu” selalu mengingatkan kita pada cerita muasal pangan: kisah pedesaan dengan tokoh utama Pak Tani. Saban pagi, Pak Tani memiliki tanggung jawab untuk menunaikan syarat dan kewajibannya: tanam benih, memberi pupuk dan memanen gabah. Dalam hal ini, Pak Tani adalah pengemban ritus kedaulatan dan kemakmuran suatu bangsa.

Tapi di era disrupsi ini, lagu itu kadang terdengar dengan nada cemas. Kita berharap, petani-petani memiliki semangat untuk memperbanyak hasil panen, meningkatkan produksi, hingga surplus ratusan ton. Tapi persoalan kelangkaan pupuk dan harga gabah tetap menjadi bahaya laten. Tetap menjadi ancaman yang menciutkan.

Pun program pertanian, seperti bantuan alat dan mesin pertanain (alsintan), pupuk bersubsidi, tak sepenuhnya menjadi suara seruling di pagi hari yang menyiangi hati Pak Tani. Sejauh ini, program-program pertanian lebih banyak menghasilkan kios-kios tengkulak dan mafia pupuk.

Kita pun perlu mengingat seruan Bung Karno, “Yang paling perlu untuk keselamatan marhaen adalah persatuannya barisan marhaen.” Ya, marhaen adalah potret petani kita yang mandiri. Mereka harus bersatu agar tidak hancur tergilas roda zaman yang begitu kejan.

Ya, roda zaman memang kejam. Atas nama pembangunan, ribuan hektar sawah beralih fungsi. Ratusan petani gantung cangkul-arit. Bahkan, saat terjadi sengketa lahan antara petani dan perusahaan, nasib petani terkatung-katung, seperti pesakitan. Seperti pihak lain di luar narasi besar negara ini.

Selain itu, pembangunan yang didengungkan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak jarang juga menghadirkan ancaman terhadap ekosistem pertanian. Pembangunan gedung DPRD atau jalan raya selalu menyisakan cerita buruk ekologis: hilangnya resapan air dan ancaman banjir.

Bahkan berita gagal panen karena banjir hanya menjadi lonceng kealpaan pemerintah pada petani. Berita semacam itu hanya jadi jeda hiruk-pikuk penghabisan anggaran. Hampir setiap tahun, kita dipaksa menyukai drama picisan: banjir datang, pepadian membusuk, para pejabat bergegas turun ke sawah serahkan bantuan sembako, dengan komentar penuh simpati dan prihatin: Esok, akan kita carikan solusinya. Hanya itu. Selebihnya, lelucon tak berkesudahan.

Tapi bisa juga, lagu “Pajjhar Lagghu” kita nyanyikan sebagai mars atas keinginan luhur Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan. “Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin, paling lambat 4 sampai 5 tahun, kita akan swasembada pangan,” ujarnya, di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2024), yang disambut tepuk tangan para elite politik.

Atas dasar kainginan luhur semacam itu, kita tentunya bisa menarik nafas panjang dan menghela rasa syukur. Jika benar pemerintah ingin swasembada pangan, kita bisa membayangkan, Pak Tani berangkat ke sawah tidak jauh berbeda derajatnya dengan kepala dinas pertanian masuk kantor. Pak tani menunaikan tugasnya untuk hasil panen melimpah, kepala dinas pertanian memastikan pelayanan pada petani secara optimal.

Kita pun bisa berandai-andai, narasi swasembada pangan akan menempatkan Pak Tani sebagai ‘pegawai negeri’ dengan peran penting. Jika mereka telat berangkat ke sawah atau mogok menanam padi, itu tandanya negara dalam bahaya. Atau jika Pak Tani mau berbuat culas, seperti pengusaha minyak, menimbun hasil pertanian, maka negara akan sulit mengontrol harga bahan pokok.

Yang lebih ekstrim, swasembada pangan akan melahirkan berbagai terobosan yang bisa membangkitkan ‘harga diri’ Pak Tani. Misalnya, anak-anak Pak Tani -generasi muda pertanian, mendapatkan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pak Tani mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, atau Pak Tani mendapatkan hadiah jam Rolex jika produk pertaniannya melimpah ruah.

Pemerintah, atas nama rasa cinta Tanah Air, juga bisa memutar lagu Indonesia Raya dan Pajjar Lagghu’ di kantor-kantor dinas setiap pagi. Sehingga tumbuh rasa bangga dan hormat akan peran Pak Tani.

Tapi malam itu, di atas panggung Lapangan Kesenian Sumenep, saya mendengarkan lagu Pajjar Laggu’, tak ubahnya lagu nostalgia untuk mengenang desa sebelum arus informasi memasuki ruang-ruang domestik. Lagu itu mengingatkan saya akan sosok ayah yang renta, akan tatapan ibu yang kuyu. Keduanya petani tak punya ambisi muluk-muluk. Keduanya hanya ingin bangun pagi, berangkat ke sawah, tanam benih hingga panen. Jika ada sisa makan semusim, mereka akan nabung untuk ibadah umrah. (*)

*Tulisan ini dimuat di Radar Madura, 27 Juli 2025

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS