Minggu
27 September 2026 | 12 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kurangi Ketergantungan pada APBD, Ketua DPRD Kota Malang: MCC Harus Beranjak Mandiri

pdip-jatim-240524-made-rian

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menekankan perlunya operasional gedung Malang Creative Center (MCC) beranjak mandiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD mulai tahun 2025.

Made mengatakan, di tahun 2024 ini operasional MCC masih sangat bergantung pada APBD. Seperti anggaran sebesar Rp 6 miliar yang dikeluarkan untuk keperluan penambahan fasilitas umum, salah satunya yakni eskalator.

“Kami harapkan pelan-pelan dikurangi peran APBD. MCC harus mandiri,” kata Made di Kota Malang, Rabu (26/6/2024).

Meski diakui bahwa MCC dibangun dengan tidak berorientasi pada keuntungan, namun Made mengharap agar minimal MCC dapat mandiri dalam hal operasionalnya. Menurutnya, pengoptimalan pemberdayaan potensi yang ada menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kemandirian ini.

Dia menegaskan perlunya pemanfaatan lebih lanjut dalam aspek komersial MCC untuk menarik investor, sambil tetap mempertahankan ruang-ruang untuk kegiatan non-komersial.

“Tapi tetap space untuk non komersial harus ada 1-2 lantai, lah. Hanya saja kalau saran kami, persentase komersilnya bisa lebih besar. Paling tidak agar bisa mandiri pelan-pelan,” tutur pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, merespons desakan dari DPRD agar MCC dapat mandiri tanpa bantuan APBD.

“Kami akan mengundang pengelola MCC dan Diskopindag untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Wahyu.

Dia juga menyatakan niatnya untuk membentuk regulasi yang jelas terkait pengelolaan MCC, guna memastikan pemberdayaan yang efektif.

Meskipun optimis terkait kemandirian MCC di 2025 mendatang, Wahyu mengakui beberapa dukungan operasional dari APBD masih diperlukan, namun tidak dengan nominal yang besar.

“Ya, nanti harus diperjelas mana yang dikomersilkan dan mana yang tidak. Nanti kalau sudah oke, sepakat, kita akan mengarah untuk membentuk regulasinya. Kita akan panggil pengelola, Diskopindag, nanti akan kita pantau progresnya,” ujarnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Amithya Desak Korban Kekerasan di Sekolah Dapat Trauma Healing dan Pendampingan Intensif

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ajak Santri Warisi Semangat Resolusi Jihad dan Terapkan dalam Kehidupan

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menitipkan pesan kepada para santri agar terus mewarisi semangat ...
KABAR CABANG

DPC Magetan Kibarkan Bendera Setengah Tiang Hormati Wafatnya Guruh Soekarnoputra

MAGETAN — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus ...
KRONIK

Kenangan Didik Nurhadi Bersama Guruh Soekarnoputra: Pesan PIP hingga Tolak Politik Uang

Didik Nurhadi mengenang kedekatannya dengan Guruh Soekarnoputra sejak 2014 sebagai Ketua BAGUS. Ia mengingat pesan ...
KRONIK

Geger Benda Purbakala Hilang, DPRD Sebut Jember Darurat Cagar Budaya

JEMBER – Dua batu yoni hilang dari Situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember. Ketua Komisi B DPRD ...
LEGISLATIF

Komisi III DPRD Ngawi Pantau Pembangunan Pasar Beran

NGAWI – Pembangunan Pasar Beran di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, mendapat perhatian dari Komisi III ...