JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap akan dilantik 20 Oktober depan. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan, pelantikan Jokowi-JK tidak bisa dibatalkan.

Menurut Hadar, rakyat akan sangat marah jika proses pelantikan presiden-wakil presiden hasil pilpres 2014 itu nantinya dipolitisasi anggota MPR. Wacana pemboikotan pelantikan Jokowi-JK, kata Hadar, sulit dilakukan karena masyarakat mengawasi proses tersebut secara ketat.

“Masyarakat akan mengawasi, rakyat akan marah kalau pelantikan dipermainkan,” kata Hadar kepada wartawan saat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Hadar menambahkan, proses pengambilan sumpah ada di tangan pimpinan MPR. “Pelantikan sudah otomatis saja, tidak bisa dipolitisasi,” ujar dia.

Bersama komisioner Arif Budiman, Hadar bertemu pimpinan MPR untuk membahas rencana pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang. KPU, lanjut Hadar, hanya akan memberitahukan soal prosedur administrasi kepada pimpinan MPR. Pasalnya, pelantikan tak bisa dibatalkan.

“Ini prosedur administrasi saja. Karena hasil pemilu sudah ditetapkan. Presiden sudah ada jadi harus dilantik,” jelasnya.

Terkait pelantikan ini, imbuhnya, KPU tak menyiapkan apa pun, karena anggaran pelantikan dilokasikan MPR.

Sehari sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menepis adanya upaya penjegalan pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Dia menegaskan, MPR akan menyukseskan pelantikan presiden dan wapres terpilih, Jokowi-JK.

”Itu pemikiran-pemikiran aneh saja saya kira,” ujar Zulkifli kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (8/10/2014).

MPR, tambah Zulkifli, siap membantu menyukseskan program pembangunan pemerintah. Pemerintahan yang berjalan dengan baik akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat. ”Itu tujuan sesungguhnya kita berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

MPR, lanjut dia, adalah lembaga yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena itu, Zulkifli berniat menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu di parlemen sendiri maupun dengan pemerintah.

Sementara itu, Joko Widodo tetap meyakini bahwa Koalisi Merah Putih tidak akan menjegal pemerintahannya mendatang meski koalisinya tidak berada di jajaran pimpinan parlemen periode 2014-2019. “Sistem kita itu apa? Presidensial. Kamu tahu ndak?” ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Dia mengaku tidak habis pikir jika ada pemikiran bahwa parlemen bakal menjegal pemerintahan mendatang. Jokowi menegaskan, seharusnya tidak perlu ada pemikiran seperti itu.

“Ini demi kepentingan rakyat dan negara loh, bukan kepentingan Jokowi. Nanti baru tarung lima tahun lagi,” ujar Jokowi. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS