Jumat
25 September 2026 | 3 : 54

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

KPU Apresiasi Pelatihan Manajer Kampanye PDIP Jatim

pdip-jatim-anam-kpu-jatim-170920

BATU – Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengapresiasi kegiatan pelatihan manajer kampanye yang digelar Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim.

Anam berharap, pelatihan semacam ini juga dilakukan partai politik lain, agar pelaksanaan pemilu kepala daerah bisa berjalan lancar tanpa pelanggaran.

Menurut Anam kegiatan pelatihan seperti ini akan meringankan tugas-tugas KPU maupun Bawaslu. Sebab dengan pelatihan seperti ini, maka semua daerah yang terlibat Pilkada Desember mendatang akan lebih memahami aturan dan regulasi dari KPU maupun Bawaslu.

Baca juga: PDI Perjuangan Bakal Menangkan 13 Pilkada di Jatim dengan Cara-cara Terhormat

“Kami dari KPU mengapresiasi kegiatan pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kawan-kawan PDI Perjuangan. Karena pelatihan-pelatihan seperti  ini bisa meringankan tugas-tugas KPU,” kata Anam.

Hal ini dia sampaikan saat mengisi materi “Kampanye di Masa Pandemi” dalam pelatihan manajer kampanye yang dilaksanakan PDIP Jatim di Wisma Perjuangan, Oro-oro Ombo, Kota Batu, Kamis (17/9/2020).

“Artinya, kawan-kawan yang mengikuti juga akan lebih memahami, lebih mengerti terkait aturan atupun regulasi-regulasi yang ada di KPU maupun Bawaslu. Sehingga kemudian kawan-kawan PDI Perjuangan bisa mengikuti regulasi tersebut dengan baik,” lanjut pria yang juga pernah menjadi komisioner di KPU Surabaya ini.

Anam berharap agar tidak hanya PDIP saja yang bisa menyelenggarakan pelatihan seperti ini. Semua partai politik, sebutnya, diharapkan dapat melakukan pelatihan-pelatihan serupa.

“Saya berharap kawan-kawan di partai lain juga sama bisa mengoptimalkan pelatihan-pelatihan apapun, baik itu pelatihan saksi dan sebagainya sehingga masing-masing bisa memahami aturan yang ada. Sebab dengan pelatihan seperti ini tentu bisa meminimalisir terjadi pelanggaran-pelanggaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anam berharap saat melakukan kampanye, seluruh parpol untuk tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Menurutnya, parpol harus mempunyai inovasi-inovasi baru untuk menarik hati masyarakat dan menyampaikan visi-misi pasangan calon tanpa melanggar protokol kesehatan.

“Sudah diatur di PKPU no 10 tahun 2020, bahwa semua tahapan kampanye harus mengikuti prosedur Covid-19. Saya berharap teman-teman partai politik bisa melakukan inovasi-inovasi baru untuk meyakinkan masyarakat, menggaet hati pemilih dengan tidak melanggar protokol kesehatan,” tutur alumnus Unesa Surabaya ini.

Dia menambahkan, media sosial menjadi sangat efektif, bahkan bisa lebih efektif menyampaikan pesan kepada publik ketimbang pertemuan tatap muka. “Jadi optimalisasi media sosial atau konten-konten digital saya kira menjadi tuntutan dan yang diperlukan hari ini,” kata Anam. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Novita Hardini: Ekspansi Industri Tak Boleh Abaikan Aspek Ekologis

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan ekspansi industri harus berjalan seiring dengan ...
LEGISLATIF

Banggar DPRD Magetan Alihkan Dana Beli Mobil PKK Rp 498,8 Juta untuk Proyek Jalan Bendo–Belotan

MAGETAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Magetan untuk membelikan kendaraan dinas baru bagi Tim Penggerak ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Siapkan Sumur Bor Tenaga Surya untuk Atasi Krisis Air Petani Blitar

BLITAR – Krisis air akibat kemarau panjang menjadi keluhan utama petani di wilayah barat Kabupaten Blitar. ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Sidak Pasar Bandar dan Pahing, Cari Jalan Keluar Polemik Pedagang

KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid bersama sejumlah anggota dewan melakukan inspeksi mendadak ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Kota Pasuruan Setujui P-APBD 2026 dengan Catatan

KOTA PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pasuruan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan ...
PEMILU

PDI Perjuangan Usulkan Parliamentary Threshold 6 Persen untuk RUU Pemilu

JAKARTA – PDI Perjuangan akan membawa usulan parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen sebagai sikap resmi ...