Sabtu
06 Juni 2026 | 7 : 30

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kota Blitar PPKM Level 1, Ini Sejumlah Kebijakan yang Dilonggarkan

pdip-jatim-211006-santoso-3

BLITAR – Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Jawa Bali yang menerapkan Level 1 PPKM selama dua pekan ke depan, yakni sampai 18 Oktober 2021.

Sejumlah kebijakan pun mulai dilonggarkan, mengikuti anjuran dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 26 Tahun 2021.

Wali Kota Blitar Santoso menjelaskan selama PPKM Level I terdapat beberapa aturan dan kebijakan yang perlu diketahui oleh masyarakat karena terdapat beberapa penyesuaian.

Antara lain, pekerjaan non esensial 75% work from office (WFO) dan pekerjaan esensial 100% WHO dengan metode shift. Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari dan pusat perbelanjaan mall bisa beroperasi dengan kapasitas 75%.

Baca juga: Kota Blitar Jadi Uji Coba Penerapan Level 1 PPKM, Ini Langkah Strategis Santoso

Pedagang kaki lima, barbershop dan sejenisnya buka sampai jam 8 malam. Sedangkan warung makan dan jajanan diruang terbuka bisa buka sampai jam 9 malam dengan kapasitas 75%.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka 50%, serta tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50%.

“Kalau sesuai Inmendagri kita harapkan semua bisa berjalan lancar. Sebab ini sangat luar biasa berkat kerja keras kita semuanya Kota Blitar bisa di level I. Saya minta jangan sampai kita lengah ya,” ucap Santoso, Rabu (6/10/2021).

“Untuk itu saya berpesan agar seluruh warga Kota Blitar menaati berbagai aturan ini, sehingga Kota Blitar tetap kondusif selama PPKM Level I,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, penanganan Covid-19 Kota Blitar mendapat respon positif dari Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Kota Blitar ditunjuk sebagai pilot project PPKM Level I di Indonesia. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Jatim Soroti Ketimpangan DBHCHT, Minta Daerah Penghasil Dapat Porsi Lebih Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membawa isu strategis DBHCHT, kinerja BUMD, dan penyesuaian program ...
KABAR CABANG

Mencari Mereka yang Tercecer dari Bansos, Kerja-kerja Kerakyatan dari PAC PDIP Mumbulsari

Kisah pendampingan warga prasejahtera di Mumbulsari, Jember. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan turun ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Ketahanan Ekologi Harus Jadi Prioritas Pembangunan Daerah

Anggota DPRD Jawa Timur Diana Sasa menegaskan ketahanan ekologi harus menjadi prioritas pembangunan daerah. ...
KRONIK

Ganjar Minta Legislator PDIP Jaga Uang Rakyat Agar Tidak Boncos dan Bocor

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan anggota Fraksi PDIP DPRD untuk mengawal penggunaan APBD secara ...
SEMENTARA ITU...

Di Depan Rumah Itu, Sholikah Menitipkan Harapan Baru untuk Tiga Cucunya

Kisah haru Sholikah, warga Kandat, Kediri, yang mengasuh tiga cucu dalam keterbatasan ekonomi. Bantuan rombong ...
HEADLINE

Megawati: Politik Anggaran Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial bagi Rakyat

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan politik anggaran harus menjadi instrumen keadilan ...