MADIUN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi, membeberkan hasil rapat koordinasi (rakor) yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur bersama seluruh DPC se-Jatim di Surabaya pada Sabtu (14/2/2026) kemarin.

Menurutnya, rakor yang dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menghasilkan sejumlah penegasan strategis untuk seluruh DPC.

Dalam forum tersebut, jajaran DPD menekankan percepatan konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah sebagai agenda prioritas.

“Intinya, konsolidasi partai harus segera dituntaskan dan tidak boleh ditunda-tunda. Semua struktur diminta bergerak cepat dan solid,” ujar Sutardi kepada awak media, Minggu (15/2/2026).

Salah satu poin penting yang ditegaskan dalam rakor tersebut adalah penyelesaian konsolidasi organisasi di tingkat pengurus anak cabang (PAC) paling lambat pertengahan April. DPD meminta seluruh DPC memastikan tidak ada lagi persoalan internal yang berlarut.

Menurut Sutardi, DPD mengingatkan agar dinamika internal tidak berkembang menjadi kegaduhan yang justru merugikan partai.

“DPD menekankan jangan sampai ada persoalan internal yang dipicu kepentingan perorangan atau kelompok. Energi partai harus difokuskan untuk penguatan organisasi, bukan konflik,” jelasnya.

Selain konsolidasi struktural, rakor juga mendorong rekrutmen kader muda serta tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki potensi dan komitmen membesarkan partai.

Sutardi menuturkan, dalam arahan tersebut ditegaskan bahwa calon kader tidak harus sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) pada tahap awal, sepanjang memiliki kesiapan berjuang bersama partai.

“Semangatnya adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda dan tokoh masyarakat yang siap berkontribusi,” jelas Sutardi.

DPD juga mengingatkan bahwa penerimaan surat keputusan (SK) kepengurusan di DPC bukan sekadar formalitas administratif. Setiap pengurus DPC diminta memahami tanggung jawab, wewenang, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat pada jabatan tersebut.

Dalam forum itu ditegaskan bahwa DPD dan DPC harus bergerak dalam satu derap langkah sebagai pelaksana tugas-tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

“Pesannya jelas, setelah menerima SK, pengurus harus bekerja sesuai tupoksi. DPD dan DPC harus satu gerak dan satu komando,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD juga menegaskan komitmen penegakan disiplin organisasi. Ia menyampaikan akan menggunakan kewenangan organisasi apabila terdapat pelanggaran moral oleh jajaran partai.

Selain itu, kegiatan reses anggota legislatif dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota diminta berkoordinasi dengan DPC setempat.

“DPD mengingatkan agar kegiatan reses tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi dengan DPC agar struktur mengetahui dan bisa bersinergi,” tutur Sutardi.

Melalui rakor tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun menyatakan siap menindaklanjuti seluruh arahan DPD sebagai bagian dari penguatan mesin organisasi menjelang agenda politik ke depan. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS