JOMBANG – Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifullah, mengatakan, pihaknya mendorong pekerjaan infrastruktur di kota santri pada tahun 2025 ini agar berjalan maksimal.

Hal ini dikarenakan hampir setiap tahun ada saja sejumlah pekerjaan infrastruktur yang bermasalah. Bahkan, sebutnya, hal itu hampir terjadi di semua OPD yang memiliki proyek infrastruktur.

Oleh karenanya, wakil rakyat melalui komisi C, mendesak pihak-pihak terkait segera mempercepat proses lelang, agar proyek pembangunan bisa terakselerasi.

“Kami mendapat informasi proses lelang masih sepi,” kata Syaifullah, dikutip Senin (14/4/2025).

Dia menegaskan, seharusnya memasuki triwulan kedua, sudah banyak pekerjaan kontruksi maupun fisik yang sudah dilelang. “Sehingga pertengahan tahun sudah bisa mulai dikerjakan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, proses lelang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih. “Kalau prosesnya lancar bisa satu bulan, apabila tidak bisa lebih dari satu bulan,” tuturnya.

Apabila lelang tidak dilakukan sejak dini, lanjut dia, pembangunan di Kabupaten Jombang dikhawatirkan banyak mengalami keterlambatan dan masalah, seperti sebelum-sebelumnya.

“Kalau mepet, kontraktor juga dikejar waktu untuk pekerjaannya. Pasti pekerjaan juga tidak maksimal,” kata Syaiful.

Tidak hanya itu, pekerjaan kontruksi maupun fisik yang melalui e-purchasing, menurutnya juga harus dilakukan secara terbuka. Hal itu agar tidak ada dugaan pengondisian pekerjaan.

“Ya dengan transparan maka pekerjaan tidak didominasi beberapa orang saja, sehingga bisa adil dan merata. Dengan begitu pekerjaan juga maksimal,” ujarnya.

Diya juga berpesan, agar Pemkab Jombang memperhatikan para rekanan putra daerah. Karena selama ini menurutnya, pekerjaan dikuasai oleh orang luar dan uang rakyat Jombang keluar ke daerah lain.

“Paling tidak pekerjaan yang ada di Jombang bisa dikerjakan kontraktor Jombang sendiri. Agar perputaran ekonomi juga ada di Jombang. Ini juga untuk meningkatkan perekonomian warga Jombang,” tuturnya.

Selain itu, untuk mempermudah pengawasan penggunaan uang rakyat yang digunakan OPD, pihaknya minta agar OPD selalu transparan dan memberikan dokumen perencanaan proyek yang akan dikerjakan tahun ini.

Karena, imbuh Syaiful, selama ini OPD di Pemkab Jombang selalu tertutup seolah-olah pekerjaan ini tidak bisa diketahui publik. Sementara apabila pekerjaan bermasalah, baru persoalan ini masuk ke meja wakil rakyat.

“Kami akan minta jumlah proyek yang ada di Jombang, berapa yang dilelang, melalui e-purchasing atau penunjukan langsung. Jadi kami DPRD mempunyai fungsi pengawasan lebih mudah untuk melakukan pengawasan, penggunaan uang rakyat ini,” kata dia.

Untuk diketahui, hingga memasuki bulan April 2025, lelang proyek konstruksi atau fisik milik Pemkab Jombang, Jawa Timur masih sepi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari total 48 paket pekerjaan konstruksi, hingga awal April baru 1 paket yang sudah naik ke proses tender.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang, Joko Murcoyo mengakui, pada triwulan pertama ini paket yang bakal dilelang masih sepi.

“Sampai saat ini baru satu paket kegiatan kontruksi naik tender. Yakni pelebaran dan perbaikan ruas Ceweng-Kalianyar. Kemungkinan antara April dan Mei itu baru banyak yang masuk,” kata Joko, Sabtu (12/4/2025). (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS