Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyoroti sedimentasi saluran dan lemahnya normalisasi drainase sebagai persoalan mendasar banjir berulang di Surabaya. DPRD mendorong penguatan infrastruktur hijau dan pembiayaan normalisasi hingga tingkat kelurahan.

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan menyoroti sedimentasi saluran air dan lemahnya normalisasi drainase sebagai persoalan mendasar yang membuat banjir dan genangan terus berulang di Surabaya.

Menurut dia, tingginya curah hujan dan pasang air laut memang memperparah situasi, tetapi faktor alam tidak bisa terus dijadikan penjelas utama tanpa pembenahan serius di lapangan.

Eri menegaskan, penanganan banjir di Kota Pahlawan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik seperti saluran dan drainase baru. Pemerintah Kota Surabaya, kata dia, harus menyeimbangkan pembangunan fisik dengan normalisasi saluran secara intensif serta penguatan infrastruktur hijau agar sistem pengendalian banjir lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

“Seberapa kuat kita membangun drainase, itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan sekarang. Karena itu, penting menyeimbangkan pembangunan infrastruktur abu-abu (grey infrastructure) dengan infrastruktur hijau,” kata Eri, Selasa (23/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai salah satu akar persoalan yang belum tertangani optimal adalah minimnya pengerukan saluran air dan sungai di Surabaya. Akibatnya, sedimentasi dan tumpukan sampah membuat kapasitas saluran menyusut drastis sehingga tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras turun.

Ia mencontohkan kondisi yang ditemuinya saat mengikuti kerja bakti di kawasan Sukolilo beberapa waktu lalu. Saat saluran u-ditch dibuka, kapasitas tampung air disebut tinggal sekitar seperempat dari kondisi ideal akibat sedimentasi yang menumpuk.

“Saat saluran u-ditch dibuka, kapasitas tampungnya tinggal sekitar seperempat dari kondisi ideal akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Memang ini berbarengan dengan pasang air laut, tetapi itu bukan alasan. Seharusnya dengan dorongan infrastruktur dan normalisasi yang intens, dampak banjir bisa diminimalkan,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Eri menjelaskan konsep infrastruktur hijau kini telah diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Banjir yang sedang digodok DPRD bersama Pemkot Surabaya. Salah satu poin yang diatur adalah kewajiban setiap proyek pembangunan, kawasan bisnis, hingga permukiman memiliki sistem tampungan atau pemanenan air hujan (rainwater harvesting) sesuai luas lahan masing-masing.

Menurutnya, pendekatan itu penting agar air hujan tidak seluruhnya dibuang ke saluran kota yang kapasitasnya terbatas, melainkan ditahan dan dikelola lebih dulu di titik sumber.

“Secara siklus hidrologi, air itu harus dipanen dulu, tidak semuanya langsung dibuang ke saluran. Kalau semua masuk ke saluran kota, kapasitas kita tidak akan cukup. Apalagi banyak saluran yang tidak pernah dinormalisasi,” tegasnya.

Selain regulasi di level kota, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong solusi taktis di tingkat perkampungan. Eri mengusulkan agar dana kelurahan dapat digunakan untuk membiayai normalisasi saluran air, termasuk pengadaan alat sedot air dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Menurut dia, selama ini salah satu kendala adalah kegiatan normalisasi saluran belum sepenuhnya masuk dalam kamus anggaran kelurahan. Padahal, penanganan genangan di kawasan permukiman membutuhkan dukungan alat dan pembiayaan yang memadai, tidak cukup hanya mengandalkan kerja manual warga.

“Ini penting agar dana kelurahan bisa digunakan untuk normalisasi, termasuk membeli alat sedot air dan membiayai tenaga kerjanya. Kalau di perkampungan hanya mengandalkan tenaga manusia, jelas tidak akan cukup,” pungkasnya.

Bagi DPRD Surabaya, banjir yang berulang harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola pengendalian banjir di Kota Pahlawan. Pembenahan tidak cukup berhenti pada proyek drainase, tetapi harus menyentuh normalisasi saluran, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan regulasi yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan kota. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS