SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya memproyeksikan APBD 2027 mencapai sekitar Rp15 triliun. Dari total anggaran tersebut, lebih dari Rp1 triliun disiapkan untuk mempercepat penanganan genangan di berbagai wilayah Kota Pahlawan.

Rencana itu tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD Surabaya, Jumat (14/8/2026).

Eri mengatakan proyeksi APBD tersebut masih memperhitungkan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp15 triliunan,” ujar Eri.

Menurut Eri, penanganan genangan menjadi salah satu prioritas pembangunan Surabaya pada 2027, bersama dengan pengaspalan jalan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Untuk genangan, Pemkot Surabaya memperkirakan sekitar 200 titik akan menjadi sasaran penanganan pada 2027. Angka tersebut merupakan bagian dari lebih dari 450 titik yang masih menjadi perhatian pemerintah kota.

“Kita itu ada penurunan ada sekitar 200 titik. 200 titik itu tempat genangan air, tapi kalau ngomong titiknya, lebih dari 450,” katanya.

Eri menjelaskan jumlah titik genangan telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sekitar 700 titik, jumlahnya kini disebut turun menjadi sekitar 400 titik.

Karena itu, anggaran lebih dari Rp1 triliun pada 2027 akan diarahkan pada titik-titik yang dinilai paling membutuhkan intervensi.

“InsyaAllah Rp1 triliun lebih. Jadi ada titik-titiknya nanti kita sepakati. Tidak bisa menyentuh semuanya, maka kita pastikan genangan airnya itu di mana, titik yang berkurang mana saja,” ujar Eri.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, Medokan Semampir hingga kawasan Jalan Raya Tenggilis Mejoyo di sekitar SMA Negeri 14 Surabaya.

Eri mengatakan penentuan titik prioritas diperlukan agar penggunaan anggaran dapat diukur efektivitasnya. Pemerintah akan mengevaluasi apakah intervensi yang dilakukan benar-benar mampu mengurangi atau menghilangkan genangan di lokasi tersebut.

“Maka harus kita tentukan titik-titiknya, sehingga nanti ke depannya ada evaluasi benar enggak titik itu terlepas dari titik ada genangan atau tidak,” katanya.

Jalan dan PJU Tetap Jadi Prioritas

Selain penanganan genangan, Pemkot Surabaya juga memasukkan pengaspalan jalan dan PJU sebagai prioritas pembangunan 2027.

Eri memastikan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga tetap masuk dalam perencanaan pembangunan Kota Surabaya.

“JLLB ada yang kita tembuskan jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan pembahasan KUA dan PPAS APBD 2027 harus diselesaikan pada Agustus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses penganggaran tetap harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

“Sesuai dengan PP dan Permendagri, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kaidah aturan dan kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama. Terutama memaksimalkan APBD untuk pro rakyat,” kata Syaifuddin.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi dalam penyusunan APBD 2027. Selain penanganan genangan, penguatan ekonomi kerakyatan juga perlu mendapat perhatian.

Syaifuddin mendorong pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK) tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. SWK, menurutnya, harus memiliki daya tarik sehingga mampu kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan hanya nampaknya berjualan, tapi bisa menjadi magnet. Jangan berjualan sama, rombongan harus tentatif dan mengajak peran seniman bisa ditampilkan di situ,” ujar legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Dengan proyeksi APBD sekitar Rp15 triliun, Syaifuddin menegaskan penggunaan anggaran harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Penanganan genangan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi kerakyatan harus berjalan beriringan agar APBD 2027 tidak hanya besar secara nominal, tetapi terasa manfaatnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS