SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, soroti gagasan Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Surabaya menjadi Surabaya Waterfornt Land. Ia mencurigai adanya kepentingan segelintir elit untuk menjadikan pesisir Surabaya seperti Pantai Indah Kapuk.

“Kami bisa merasakan itu. Tujuannya diduga mirip Pantai Indah Kapuk. Kalau dari yang kami dengar disediakan 70 triliun kalau untuk membangun,” ujarnya, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya rencana pembangunan pulau buatan seluas 1.084 hektar itu akan lebih banyak menimbulkan dampak buruk untuk Surabaya. Contohnya, pada nasib nelayan hingga pengusaha kapal tongkang yang terdampak pendangkalan pesisir dan mengganggu perputaran ekonomi di sana. Belum lagi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Komisi C baru dapat keluhan dari kelompok pecinta lingkungan, persatuan pengusaha kapal, dan warga pesisir sudah menyampaikan aspirasinya. Makanya kita undang juga dari pemkot,” tuturnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya itu turut menyayangkan kebijakan reklamasi yang turun tanpa koordinasi dengan wilayah setempat. Terutama dengan masyarakat yang secara langsung terdampak.

“Sebelum menetapkan PSN harusnya pemerintah pusat berkoordinasi, apakah akan menimbulkan dampak yang strategis. Kalau membangun pulau apa tidak berpikir,” tuturnya.

Dibanding memaksakan proyek, tambah Baktiono, lebih tepat jika pemerintah pusat memaksimalkan potensi pulau-pulau kosong di Indonesia. Misal membangun bandara hingga tempat wisata yang meningkatkan ekonomi warga sekitar.

“Indonesia itu jangan di-by pass untuk mencari keuntungan kelompok pribadi seperti ini. Karena alam sudah menyediakan tinggal bagaimana kita kelola,” ungkapnya.

“Pulau kita ini banyak, kok masih ingin bangun pulau? Wong yang bisa dimanfaatkan itu banyak. Ada ribuan lho kurang lebih 5 ribu yang belum punya nama,” tandasnya. (nia/set)