JEMBER – Perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Jember, memantik polemik di kalangan petani. Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto saat di gedung DPRD Jember, Senin (16/12/2024).

“Memang persoalan pupuk ini cukup banyak di lapangan. Pasalnya saat ini sudah kami sampaikan kepada petani untuk segera melakukan pengisian luasan lahan di E-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK),” ujar Candra.

Pengisian E-RDKK ini bertujuan agar petani yang tergabung dalam kelompok tani, mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.
Dan terakhir proses input pada 7 November 2024 lalu. Tapi, sebut Candra, Komisi B masih belum dapat laporan jumlahnya.

Meski demikian, dari hasil turun ke masyarakat, sebut Candra, ada beberapa keluhan persoalan HET pupuk bersubsidi di Jember.

Menurutnya, HET yang diterima masyarakat terkait pupuk bersubsidi ini tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan pemerintah.

Pupuk bersubsidi di Jember saat ini stoknya cukup melimpah, sehingga ditengarai banyak permainan dari kios-kios yang menjual harga pupuk bersubsidi jauh di atas HET.

“Jadi kami terima ada praktik di lapangan bahwa kios menjual pupuk bersubsidi dengan metode bundling dengan pupuk non subsidi,” bebernya.

Dia menilai, praktik ini ilegal dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan pemerintah pusat, sehingga ini menjadi polemik di masyarakat.

“Padahal masyarakat petani bisa mengecek di aplikasi iPubers, yang bisa mengetahui jumlah luasan petani dan jumlah pupuk bersubsidi serta harga yang harus dibayarkan,” jelas Candra.

Untuk itu politisi PDI Perjuangan ini segera minta koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Tujuannya, meminta kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan untuk merevitalisasi Gakpoktan di Jember dengan cara menambahkan anak-anak muda serta perempuan, yang mampu mengoperasikan aplikasi sehingga pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran.

“Adanya perbedaan HET ini sangat merugikan petani, maka perlu langkah serius untuk bisa menselaraskan HET di Jember. Sebab praktik yang dilakukan ini ilegal,” tutupnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS