Jumat
17 April 2026 | 4 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ketua DPRD Surabaya Dukung “Jogo Suroboyo”

pdip-jatim-awi-sutar-jogo-suroboyo

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mendukung kampanye “Jogo Suroboyo”, yang punya misi menjaga Kota Surabaya aman, damai, dan saling hidup berdampingan.

Hal ini dia sampaikan saat menemui perwakilan elemen-elemen ormas di Kota Pahlawan, yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Akbar Arek-Arek Suroboyo.

Menurutnya, di tahun 2020 ini, Kota Surabaya menghadapi Pilkada langsung. “Kita jaga kota ini agar proses demokrasi dapat berjalan lancar, aman dan meriah. Kelak bakal terpilih Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya yang terbaik pilihan rakyat,” kata Adi, Selasa (28/1/2020).

Pilkada Kota Surabaya akan digelar 23 September 2020. Pesta demokrasi ini akan mengundang sekitar 2,1 juta warga Surabaya yang punya hak pilih.

Masyarakat Surabaya akan memilih pemimpin baru, menggantikan Walikota Risma dan Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana, yang habis jabatannya Februari 2021.

Adi Sutarwijono menambahkan, segala macam orang dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat, tinggal di Kota Surabaya. Mereka berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.

“Di Kota Surabaya ini pula, berbagai macam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, bergotong-royong dan memecahkan masalah dengan musyawarah, jalan yang diajarkan Demokrasi Pancasila. Saya ibaratkan, Surabaya menjadi ‘rumah bersama’ bagi semua,” ujar Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono.

Mantan wartawan ini menegaskan, DPRD Kota Surabaya sebagai rumah rakyat, terbuka bagi siapapun. Setiap pengaduan akan diterima, setiap suara akan didengarkan, dan ditindaklanjuti oleh para anggota Dewan.

“Jadi kalau kawan-kawan anggota Dewan lantang berteriak, itu wajar. Misal, membela PKL yang tergusur. Karena kami harus berbicara dalam ranah kepentingan rakyat,” kata dia.

Meski ada perbedaan tupoksi, wakil rakyat yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini memastikan, DPRD akan berjalan sinergis dengan Pemerintah Kota Surabaya.

“Perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Pemkot dan DPRD itu justru saling melengkapi. Prinsipnya, untuk Surabaya yang lebih baik, yang lebih maju, pro-rakyat dan lebih berkeadilan,” tuturnya.

Elemen-elemen ormas diterima di ruang kerja Ketua DPRD Kota Surabaya. Yang hadir utusan Pemuda PUSURA, BMC PUSURA (Bikkers Motor Community), BALGO Suporter PUSURA, Laskar Merah Putih, juga Perhimpunan Hidroponik Surabaya (PHS).

Selain itu hadir perwakilan KPPM (Komite Perekat Persaudaraan Maluku), IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya), ABS (Anak Bangsa Sejati), FLOBAMORA (Flores, Sabu, Alor, Rote, Timor Raya) BERSATU, M1R (Maluku Satu Rasa), SENKOM Mitra POLRI (Sentra Komunikasi), PAB (Perjuangan Anak Bangsa) dan Karang Taruna Kota Surabaya

“Kami, bersama pemerintah kota dan aparatur keamanan, berada di garis terdepan dan aktif untuk menjaga Kota Surabaya agar tetap aman dan damai,” ujar Hoslih Abdullah, Ketua Umum Pemuda Pusura. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...