SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyosialisasikan program-program Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Presiden Joko Widodo di sela kegiatan serap aspirasi masyarakat dalam reses pertama tahun 2020.
Reses politisi PDI Perjungan di Kelurahan Kedungbaruk, Rungkut ini dihadiri tokoh masyarakat, pengurus kampung, juga kader, anggota dan pengurus PDIP setempat.
“DPRD dan Wali Kota Bu Risma memberi perhatian penting terhadap program-program sosial, di antaranya permakanan,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu (1/2/2020).
Tahun 2020, jelas Awi, sapaan akrabnya, kekuatan belanja APBD Kota Surabaya Rp 10,3 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 140 miliar di antaranya dialokasikan untuk program permakanan.
Program ini memberikan makanan layak satu kali, setiap hari, diantar dari rumah ke rumah warga penerima manfaat. Sasaran kegiatan permakanan adalah warga pra-lansia dan lansia kategori tidak mampu, warga telantar, dan anak-anak yatim piatu.
“Anggaran Rp 140 miliar untuk memberi makanan hampir 30 ribu jiwa warga Surabaya,” sebutnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini minta kader-kader PDIP, kalangan tokoh masyarakat dan pengurus kampung agar mencermati lingkungan sekitar. Jika ada warga yang layak menerima bantuan permakanan, dan program sosial lain dari Pemkot Surabaya, segera diinput ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dia menyebutkan, sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tercatat 665.882 jiwa, terdiri atas sebanyak 202.572 KK (kartu keluarga).
“Data akan terus diperbarui. Tidak stagnan. Dengan data ini, pemkot bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dengan intervensi kebijakan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak, pemberdayaan ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan,” urainya.
Dia menegaskan sikap Fraksi PDIP DPRD Surabaya, bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya yang tinggi serta peningkatan APBD hingga Rp 10,3 triliun, di pihak lain harus pula diikuti pemerataan distribusi pembangunan.
“Jangan sampai ada warga Surabaya telantar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sekolah. Sedapat mungkin pemerintah harus hadir, memberi solusi terhadap persoalan warganya, melalui kebijakan-kebijakan publik,” tandas Awi.
Mantan wartawan ini juga mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warga tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Masih ada masyarakat tidak mampu, tapi tidak punya akses untuk mendapatkan KIS, KIP dan PKH. Bagaimana cara mendapatkan manfaat?” ujar Trisna, tokoh kampung di Kali Rungkut.
Adi menjelaskan, ketiga program andalan Presiden Jokowi sejak 2015 itu dirancang dengan misi: mempercepat penanggulangan kemiskinan.
“Itu janji kampanye Presiden Jokowi yang telah diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan. Jutaan orang telah menerima manfaat itu, di seluruh Indonesia. Kalau ada yang layak menerima manfaat, tapi tidak punya tercatat datanya, Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan pada birokrasi pemerintahan,” ucapnya. (goek)
