Jumat
20 Juni 2025 | 7 : 02

Ketua DPRD Minta Pemkab Malang Segera Isi Kekosongan Jabatan Kadis

pdip-jatim-220127-darmadi

MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi minta eksekutif segera mengisi kekosongan pejabat eselon II atau kepala dinas di lingkungan Pemkab Malang.

Darmadi menilai, terjadinya kekosongan jabatan kepala dinas yang terlalu lama di lingkungan Pemkab Malang bisa mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, ada beberapa jabatan kepala dinas yang mengalami kekosongan. Yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Diskominfo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Kami selaku ketua dewan minta Pemkab Malang segera mengisi jabatan eselon II atau Kadis yang kosong, karena kalau terlalu lama kosong akan mengganggu kinerja OPD itu sendiri. Selain itu akan menimbulkan ketidak-pastian,” terang Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya kekosongan posisi Kepala Dinas tidak akan berdampak serius terhadap kinerja OPD terkait, namun menimbulkan masalah pada proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Mengenai prosesnya sampai dimana itu langsung konfirmasi ke Baperjakat atau Bupati atau Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat,” ujarnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut juga minta agar di tahun 2022 jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malang telah diisi oleh pejabat definitif. Hal ini harus dilaksanakan agar visi dan misi bupati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bisa di terjemahkan dengan OPD.

“Harapan kami pada tahun 2022 ini semua jabatan sudah terisi tidak ada lagi Plt agar RPJMD Bupati Malang bisa secepatnya dapat dilaksanakan dan dikerjakan,” terang Darmadi.

Selain itu, dia juga memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan Februari kepada Pemkab Malang untuk segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas yang belum definitif ini.

“Jadi saya minta pada Baperjakat akhir bulan Februari ini sudah terisi semua, nanti saya koordinasi dengan Bupati terkait permasalahan kekosongan jabatan eselon II atau kadis,” tutupnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Penggunaan Bahasa Indonesia di Publik Masih Rendah, Amithya: Tak Cukup Surat Imbauan

MALANG – Balai Besar Bahasa Provinsi Jawa Timur menyebut penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap ruang publik ...
KRONIK

DPRD Banyuwangi dan Bupati Ipuk Tandatangani Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025

BANYUWANGI – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup dinamis, DPRD Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk ...
KRONIK

Bupati Fauzi Sambut Jamaah Haji Sumenep, Doakan Menjadi Haji Mabrur

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyambut hangat kepulangan jamaah haji asal daerahnya, Rabu ...
KOLOM

Puncak Bulan Bung Karno 2025 di Pusara Beliau

TANGGAL 21 Juni 1970 atau 55 tahun yang lalu Bapak Proklamator, sekaligus Presiden Pertama, Ir. Soekarno wafat, ...
HEADLINE

Haul ke-55 Bung Karno, PDI Perjuangan Jatim Siapkan 5.000 Tumpeng untuk Masyarakat Blitar

SURABAYA – Memperingati Haul ke-55 Bung Karno, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan menggelar acara istimewa di Kota ...
LEGISLATIF

Anggota DPRD Ponorogo Minta Pengelolaan Dana Sekolah Rakyat Sesuai Juklak

PONOROGO – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Riyanto, mengingatkan pentingnya kesiapan dalam hal pendampingan ...