Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani meminta Pemkot Malang mengkaji matang rencana mobil dinas listrik agar tidak membebani APBD dan benar-benar menghasilkan efisiensi anggaran.

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta Pemkot Malang tidak terburu-buru menerapkan kebijakan penggunaan mobil dinas listrik. Menurutnya, rencana tersebut harus didasarkan pada kajian finansial yang matang agar tidak membebani APBD maupun mengganggu prioritas anggaran daerah.

Amithya menegaskan DPRD mendukung berbagai upaya efisiensi anggaran, termasuk pemanfaatan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah. Namun, dukungan tersebut hanya dapat diberikan apabila terdapat bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan penghematan yang signifikan.

“Kalau secara kajian artinya betul-betul signifikan efisiensinya, ya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Tetapi, pastinya itu perlu perhitungan yang sangat matang,” kata Amithya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan pengadaan mobil dinas listrik tidak boleh diambil hanya karena mengikuti tren atau semata mengejar predikat ramah lingkungan. Menurutnya, seluruh konsekuensi fiskal harus dihitung secara komprehensif.

Ia mengingatkan penggantian kendaraan operasional pemerintah membutuhkan anggaran besar karena jumlah kendaraan dinas yang harus diganti tidak sedikit. Selain harga kendaraan listrik, pemerintah juga harus memperhitungkan investasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik.

“Jangan sampai ambisi mengejar predikat ramah lingkungan justru menguras pos anggaran penting lainnya. Kita harus melihat apakah APBD mampu meng-cover kebutuhan itu semua,” ujarnya.

Amithya juga meminta Pemkot Malang melihat kemampuan riil APBD sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada opsi konversi kendaraan listrik apabila manfaat penghematannya belum cukup besar.

Ia menilai pemerintah masih memiliki berbagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah tanpa harus memaksakan pengadaan kendaraan listrik.

“Mungkin itu salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan. Kalau efisiensinya tidak terlalu besar, harusnya dicari sumber efisiensi yang lain,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS