BANYUWANGI – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong pembentukan posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Menurutnya, posko tersebut sebagai wadah aspirasi para pengguna jasa.
Hal itu disampaikan Made usai proses mediasi sopir yang melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade penyeberangan. Made datang ke Pelabuhan Ketapang untuk mendengar aspirasi dari para sopir truk logistik yang melakukan aksi unjuk rasa.
“Jadi kita bagian dari masyarakat melihat kondisinya seperti ini. Tadi langsung turun ke teman-teman sopir mendengarkan apa jadi aspirasinya,” ujar Made, Senin (28/9/2026)
“Kita mediasi, ketemu dengan para stakeholder,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh, memang ada problem di lapangan yang harus segera diselesaikan. Di antaranya, urusan pilih-pilih kapal, urusan cash back.
“Itu juga menjadi faktor yang menghambat,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus segera ditangani dengan tegas oleh para stakeholder terkait. Dia menyampaikan saran dan masukan kepada ASDP berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Tadi kita juga saran ke ASDP, tegaskan saja, karena itu salah satu pemicunya juga,” katanya.
Dia meminta ASDP bersama stakeholder terkait membuat posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Jika ada pengaduan atau masukan dari pengguna jasa penyeberangan bisa segera ditangani. Sehingga semua persoalan dapat segera diselesaikan dengan baik. (ars/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













