Sabtu
08 Februari 2025 | 1 : 23

“Kegaduhan Freeport Bukti Asing Ikut Bermain Politik”

pdip-jatim---didik-prasetiyono-dpc-surabaya

pdip-jatim---didik-prasetiyono-dpc-surabayaSURABAYA – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan, ada kepentingan asing dalam persoalan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Motifnya, ingin menguasai potensi mineral di bumi Papua tersebut.

“Freeport sebagai perusahaan dunia, telah menggunakan cara-cara intelijen untuk merekam pertemuan yang diadakan guna memuluskan kepentingannya, dan akhirnya menciptakan kegaduhan politik. Karena itu, sebagai bangsa kita harus melihat jernih, bahwa ada kepentingan asing yang memecah belah bangsa demi kepentingan bisnisnya,” ujar Didik Prasetiyono, Senin (23/11/2015).

Dalam persoalan terkait perpanjangan kontrak Freeport, jelas Didik, menunjukkan bahwa potensi mineral di bumi Papua sangat luar biasa. Karena itu, tidak heran berbagai kepentingan politik-ekonomi dan bisnis menyatu.

Menurut Didik, dalam situasi seperti ini, seharusnya seluruh elit di republik ini memegang teguh amanah para pendiri bangsa di konstitusi. Dimana pasal 33 jelas mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait persoalan ini, sebut Didik, sikap PDIP sebagaimana disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sudah sangat jelas. Yakni, mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang konsisten untuk melaksanakan UU Minerba, dimana pembahasan kontrak Freeport baru akan dilaksanakan dua tahun menjelang masa habis berlakunya kontrak tersebut.

“Kedua, publik harus kritis mengapa rekaman pada bulan Juni tersebut baru dibuka sekarang. Apakah itu sabagai jebakan politik? Motif apa yang dimiliki Direktur Freeport tersebut sehingga melakukan penyadapan? Penting juga untuk diketahui, apa motif di balik penyadapan, apakah untuk membongkar korupsi atau untuk memecah belah demi kepentingan asing?” ucapnya.

Ketiga, lanjut Didik, PDIP mengajak seluruh pihak baik publik maupun elit politik untuk mempercayakan seluruh proses ini ke MKD DPR. “Kita beri kesempatan MKD untuk menemukan fakta sesungguhnya dalam kegaduhan politik ini,” kata pengurus Kadin Jawa Timur Kompartemen UMKM (periode 2010-2014) itu.

Keempat, menyerukan untuk waspadai adanya kepentingan asing yang bekerja untuk menguasai sumber daya alam strategis tersebut. “Karena itulah seluruh pihak hendaknya tetap berkepala dingin, bahwa di balik pertarungan antara Setyo Novanto dan Sudirman Said tersebut ada kepentingan lain yang bekerja,” ujarnya.

Penggunaan cara merekam, menyadap, lebih-lebih dilakukan oleh direksi Freeport, imbuh Didik, menunjukkan kuatnya jebakan politik untuk menyandera pihak-pihak tertentu.

“Publik harus mempertanyakan kenapa para pihak tidak melaporkan ke KPK pada kesempatan pertama di bulan Juni bila motif awal adalah untuk membongkar korupsi,” cetus mantan komisioner KPU Jatim ini. (goek)

 

 

 

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Eri Minta Wartawan Ikut Memberi Penilaian kepada Calon Kepala Dinas Pemkot Surabaya

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi akan melibatkan awak media dalam penilaian calon kepala dinas di jajaran Pemkot ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Ony Dukung Festival Dai Cilik, Harap Lahirkan Generasi Berakhlak Mulia

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mendukung penuh pelaksanaan Festival Dai Cilik yang digelar di Kantor ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Soroti Manfaat Investasi PT Hailiang untuk Perekonomian Indonesia

GRESIK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan PT ...
LEGISLATIF

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, DPRD Surabaya Siap Pantau Harga Bahan Pokok

SURABAYA – Antisipasi adanya kenaikan harga bahan pokok mendekati bulan puasa Ramadhan, DPRD Kota Surabaya akan ...
KRONIK

Era Baru Bangkalan, Lukman Ajak Masyarakat Bersatu untuk Membangun

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menggelar rapat pleno terbuka di kantornya untuk menetapkan ...
LEGISLATIF

Soal Guru Honorer Jombang Tak Lolos PPPK, Totok: Masih Diakomodir Jadi PPPK Paruh Waktu

JOMBANG – Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto minta guru honorer di Jombang tidak khawatir soal ...