SURABAYA – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan, ada kepentingan asing dalam persoalan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Motifnya, ingin menguasai potensi mineral di bumi Papua tersebut.

“Freeport sebagai perusahaan dunia, telah menggunakan cara-cara intelijen untuk merekam pertemuan yang diadakan guna memuluskan kepentingannya, dan akhirnya menciptakan kegaduhan politik. Karena itu, sebagai bangsa kita harus melihat jernih, bahwa ada kepentingan asing yang memecah belah bangsa demi kepentingan bisnisnya,” ujar Didik Prasetiyono, Senin (23/11/2015).

Dalam persoalan terkait perpanjangan kontrak Freeport, jelas Didik, menunjukkan bahwa potensi mineral di bumi Papua sangat luar biasa. Karena itu, tidak heran berbagai kepentingan politik-ekonomi dan bisnis menyatu.

Menurut Didik, dalam situasi seperti ini, seharusnya seluruh elit di republik ini memegang teguh amanah para pendiri bangsa di konstitusi. Dimana pasal 33 jelas mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait persoalan ini, sebut Didik, sikap PDIP sebagaimana disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sudah sangat jelas. Yakni, mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang konsisten untuk melaksanakan UU Minerba, dimana pembahasan kontrak Freeport baru akan dilaksanakan dua tahun menjelang masa habis berlakunya kontrak tersebut.

“Kedua, publik harus kritis mengapa rekaman pada bulan Juni tersebut baru dibuka sekarang. Apakah itu sabagai jebakan politik? Motif apa yang dimiliki Direktur Freeport tersebut sehingga melakukan penyadapan? Penting juga untuk diketahui, apa motif di balik penyadapan, apakah untuk membongkar korupsi atau untuk memecah belah demi kepentingan asing?” ucapnya.

Ketiga, lanjut Didik, PDIP mengajak seluruh pihak baik publik maupun elit politik untuk mempercayakan seluruh proses ini ke MKD DPR. “Kita beri kesempatan MKD untuk menemukan fakta sesungguhnya dalam kegaduhan politik ini,” kata pengurus Kadin Jawa Timur Kompartemen UMKM (periode 2010-2014) itu.

Keempat, menyerukan untuk waspadai adanya kepentingan asing yang bekerja untuk menguasai sumber daya alam strategis tersebut. “Karena itulah seluruh pihak hendaknya tetap berkepala dingin, bahwa di balik pertarungan antara Setyo Novanto dan Sudirman Said tersebut ada kepentingan lain yang bekerja,” ujarnya.

Penggunaan cara merekam, menyadap, lebih-lebih dilakukan oleh direksi Freeport, imbuh Didik, menunjukkan kuatnya jebakan politik untuk menyandera pihak-pihak tertentu.

“Publik harus mempertanyakan kenapa para pihak tidak melaporkan ke KPK pada kesempatan pertama di bulan Juni bila motif awal adalah untuk membongkar korupsi,” cetus mantan komisioner KPU Jatim ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS