JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sikap PDI Perjuangan merespon dinamika, pro-kontra yang terjadi dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Sebab, musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila.

“Pancasila yang digali dari bumi Indonesia adalah saripati kepribadian bangsa yang sarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah,” kata Hasto, Minggu (14/6/2020).

Terkait itu, PDI Perjuangan setuju untuk menghapus materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila.

PDI Perjuangan juga setuju untuk menambahkan ketentuan menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. 

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Prof Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” jelas Hasto.

Dia menegaskan berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian akan bijak sekiranya semua pihak kedepankan dialog.

“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila,” ujarnya.

Hasto menambahkan Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang dan tercatat sebagai negara yang memeroleh kemerdekaan sebagai buah dari rasa percaya diri.

Indonesia, lanjut dia, juga dikenal sebagai pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan. Semua kepoloporan tersebut mampu menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin memerdekakan diri.

“Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu kedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera,” pungkasnya. (goek)