Selasa
20 Oktober 2026 | 1 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kebijakan Pro-rakyat Dikritik, Jokowi Makin Populer

pdip-Jatim-Maruarar-Sirait

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menasihati lawan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengkritisi kebijakan Jokowi yang pro-rakyat. Hal itu, menurut Ara, malah akan membuat Jokowi akan semakin populer.

“Saya kasih nasihat singkat saja buat kompetitor Pak Jokowi, jangan mengkritisi kebijakan prorakyat. Kasihan, nanti Pak Jokowi jadi makin populer,” ujar Maruarar, kemarin.

Pernyataan politisi yang akrab disapa Ara ini ditujukan kepada sejumlah kritik yang menanganggap kebijakan pro-rakyat Jokowi bermuatan politis untuk kepentingan pemilu 2019.

Ara mengatakan pemerintah tidak perlu menunggu pemilu selesai untuk berbuat hal yang bermanfaat bagi rakyat.

“Kenapa mesti menunggu? Menurut saya, semua kebijakan dalam domain siapapun yang jadi presiden, gubernur, bupati, selama tidak melanggar aturan dan konstitusi, selama itu bermanfaat bagi rakyat lakukan saja,” ujarnya.

Dia heran jika ada orang yang kontra terhadap kebijakan prorakyat. Ara menyebut di antaranya adalah program dana kelurahan dan pembebasan tarif tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Soal penggratisan Tol Suramadu misalnya, Ara menilai tak ada masalah dengan kebijakan Jokowi tersebut.  “Apa masalahnya? Apakah pak Jokowi secara konstitusi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh?” kata dia.

Ara mengatakan kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu itu dibolehkan selama bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, kata Ara, kebijakan itu tak melanggar aturan.

“Kemudian itu manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat, tentu kan boleh. Kalau yang tidak boleh itu melanggar aturan dan tidak bermanfaat,” ujarnya.

Kebijakan lainnya ialah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018.

Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp 200 juta.

Karenanya, Ara menyarankan kepada lawan politik Jokowi untuk memikirkan isu lain untuk menyerang. “Saya kasihan, kalau menentang sebuah kebijakan pro-rakyat itu malah blunder,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

634 Titik Panas Terdeteksi di Jatim, Eddy Paripurna Desak Kesiapsiagaan Karhutla Diperkuat

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) ...
KABAR CABANG

DPC Tuban Terima Kedatangan KPU, Koordinasi Hal SIPOL

TUBAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban terus memperkuat konsolidasi dan tata kelola kelembagaan ...
KRONIK

Amithya Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Komunitas Urban di Kota Malang

MALANG – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong penerapan ekonomi hijau ...
KRONIK

Gandeng Kementerian Kehutanan, Sonny Edukasi Warga Cegah Kebakaran Hutan

SITUBONDO – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mendorong keterlibatan masyarakat sekitar kawasan ...
KABAR CABANG

PAC PDI Perjuangan Kalianget Gelar Lomba Layangan Tenong, Hadiah Mobil dan Paket Umrah

SUMENEP – Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, sukses menggelar lomba ...
LEGISLATIF

RAPBD Jember Rp 5,5 Triliun Belum Dibahas, Widarto Soroti Ketidaksiapan Pemkab

JEMBER – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember 2027 belum dimulai ...