Jumat
28 Agustus 2026 | 8 : 02

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kebijakan Pro-rakyat Dikritik, Jokowi Makin Populer

pdip-Jatim-Maruarar-Sirait

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menasihati lawan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengkritisi kebijakan Jokowi yang pro-rakyat. Hal itu, menurut Ara, malah akan membuat Jokowi akan semakin populer.

“Saya kasih nasihat singkat saja buat kompetitor Pak Jokowi, jangan mengkritisi kebijakan prorakyat. Kasihan, nanti Pak Jokowi jadi makin populer,” ujar Maruarar, kemarin.

Pernyataan politisi yang akrab disapa Ara ini ditujukan kepada sejumlah kritik yang menanganggap kebijakan pro-rakyat Jokowi bermuatan politis untuk kepentingan pemilu 2019.

Ara mengatakan pemerintah tidak perlu menunggu pemilu selesai untuk berbuat hal yang bermanfaat bagi rakyat.

“Kenapa mesti menunggu? Menurut saya, semua kebijakan dalam domain siapapun yang jadi presiden, gubernur, bupati, selama tidak melanggar aturan dan konstitusi, selama itu bermanfaat bagi rakyat lakukan saja,” ujarnya.

Dia heran jika ada orang yang kontra terhadap kebijakan prorakyat. Ara menyebut di antaranya adalah program dana kelurahan dan pembebasan tarif tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Soal penggratisan Tol Suramadu misalnya, Ara menilai tak ada masalah dengan kebijakan Jokowi tersebut.  “Apa masalahnya? Apakah pak Jokowi secara konstitusi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh?” kata dia.

Ara mengatakan kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu itu dibolehkan selama bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, kata Ara, kebijakan itu tak melanggar aturan.

“Kemudian itu manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat, tentu kan boleh. Kalau yang tidak boleh itu melanggar aturan dan tidak bermanfaat,” ujarnya.

Kebijakan lainnya ialah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018.

Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp 200 juta.

Karenanya, Ara menyarankan kepada lawan politik Jokowi untuk memikirkan isu lain untuk menyerang. “Saya kasihan, kalau menentang sebuah kebijakan pro-rakyat itu malah blunder,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Kota Malang Usulkan Insentif Guru PAUD Naik, Dibahas dalam APBD 2027

MALANG – DPRD Kota Malang mendorong peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi para pendidik Pendidikan Anak Usia ...
LEGISLATIF

Abidin Fikri Salurkan Wakaf Al-Qur’an dan Bingkisan untuk Takmir Masjid di Bojonegoro

BOJONEGORO – Momentum Jumat Berkah dimanfaatkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. ...
KRONIK

Setengah Jam di Posko Baguna, Tempat Para Penggembira Muktamar Melepas Lelah

JOMBANG – Matahari sedang terik-teriknya ketika jarum jam menunjuk pukul 13.30 WIB, Kamis (27/8/2026). Sinar ...
EKSEKUTIF

Bupati Malang Ingin Purna PMI Tak Kembali Jadi Pencari Kerja, tapi Penggerak Ekonomi Daerah

Bupati Malang HM Sanusi ingin purna PMI tak kembali menjadi pencari kerja, tetapi mampu memanfaatkan modal dan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti APBD Perubahan Kota Madiun, Bansos Turun hingga BTT Melonjak

MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah perubahan komposisi anggaran dalam Raperda ...
KRONIK

Soroti Anggaran Pemeliharaan Aplikasi Rp310 Juta, Alfan PDIP Jember: Belum Sebanding Kualitas Layanan

JEMBER – Anggaran pemeliharaan aset tidak berwujud dan aplikasi layanan masyarakat sebesar Rp310,3 juta di Dinas ...