JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap akan mengumumkan soal Kapolri pekan ini. “Insya Allah pekan ini,” kata Jokowi setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma dari kunjungan kenegaraan Senin lalu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, sampai sekarang belum ada arahan baru dari presiden soal pengumuman Kapolri. “Kemungkinan tetap minggu ini,” kata Andi di Istana Negara, Kamis (12/2/2015).

Hari ini, Jokowi tidak memiliki agenda di luar Istana. Sementara Jumat besok Jokowi dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan para bupati di Istana Bogor, dan pada Jumat sore, presiden akan terbang ke Solo untuk menghadiri acara Partai Hanura.

Jika jadi mengumumkan soal Kapolri, jelas Andi, tidak masalah dilakukan di Bogor atau Solo. “Bisa kan diumumkan di Solo atau Bogor, tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi berpendapat, sebaiknya Jokowi tetap berada di PDI Perjuangan. Jokowi diminta untuk tidak goyah menyikapi dinamika politik yang ada saat ini.

Menurut Haryasi, jika Jokowi mundur dari PDI Perjuangan, mungkin saja Megawati dan PDI Perjuangan akan sedikit merugi. Tapi partai ini tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar karena fondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh.

“Sementara Presiden Jokowi niscaya akan merupakan bunuh diri politik dan konyol,” ujar Haryadi, Rabu (11/2/2015).

Dia memprediksi, dorongan untuk berpisah dengan partai yang mengusung Jokowi selama ini berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung Presiden yang karakternya memang anti-partai. Namun, menurut Haryadi, kelompok tersebut tidak berpikir secara realistis.

Jika menuruti kemauan kelompok tersebut, jelas Haryadi, Jokowi akan kehilangan kekuatan di parlemen. “Pada saat yang sama, memisahkan diri dari Megawati, Presiden Jokowi akan kehilangan patron ideologi nasionalisme. Presiden Jokowi akan mudah dicap sebagai pengkhianat politik,” katanya.

Haryadi menambahkan, memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ada parpol lain yang bersedia untuk mendukung pemerintahan Jokowi di parlemen. Namun, kata dia, belum tentu kelompok tersebut mau mengusung Jokowi tanpa adanya kepentingan. Kinerja pemerintahan pun nantinya akan menjadi tidak efektif. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS