SUMENEP – Berkas kandidat calon bupati dan calon wakil bupati yang terjaring PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep segera dikirim ke DPD Perjuangan Jawa Timur, untuk kemudian diteruskan ke DPP.

Saat ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep menunggu kelengkapan berkas para kandidat yang bakal bertarung dalam pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

“Mulai Senin hingga Jumat depan, kami minta nama yang terjaring melengkapi berkas pencalonannya,” kata Deky Purwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemarin.

Sesuai hasil penjaringan yang dilakukan DPC pada Februari 2015, ada enam nama yang dinilai layak untuk diusung sebagai kandidat. Yakni MH Said Abdullah (anggota DPR RI dari PDI Perjuangan), Hunain Santoso (mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep), Deky Purwanto, A Busyro Karim (Bupati Sumenep), Zainal Abidin (mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur), dan A Fauzi (pengusaha kelahiran Sumenep yang tinggal di Jakarta).

Setelah kandidat melengkapi berkas, urai Deky, mereka akan mengikuti fit and propertest yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya. Setelah tahapan uji kelayakan dan kepatutan selesai, DPD akan mengirimkan ke-6 nama itu ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi.

“Yang menentukan tetap DPP PDI Perjuangan. DPD Jatim hanya melakukan fit and propertest,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, PDI Perjuangan memperoleh enam kursi di DPRD Sumenep. Karena itu, dalam pilkada mendatang, pihaknya harus berkoalisi dengan parpol lain supaya bisa mengusung kandidat.

“Sejak beberapa waktu lalu, kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan sejumlah parpol. Namun, dalam konteks saat ini, komunikasi yang agak intensif dengan pimpinan PKB Sumenep,” ungkapnya.

Pada Pilkada Sumenep 2010, koalisi PKB dan PDI Perjuangan berhasil mengantarkan Busyro-Soengkono menjadi bupati-wakil bupati setempat yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2015.

“Sesuai aturan main di internal kami, untuk keputusan akhirnya, baik figur yang akan kami usung sebagai kandidat maupun mitra koalisi pilkada, akan ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Kami di daerah wajib patuh pada keputusan DPP,” ujarnya. (pri)