NAY PYI TAW – Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegasan Jokowi itu disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kami (13/11/2014).
Menurut Jokowi, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan diri sebagai poros maritim dunia. Sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera, yakni Lautan Hindia dan Samudera Pasifik.
Saat ini, kata Jokowi, telah terjadi pergeseran peta geo-ekonomi dan geopolitik dunia dari Barat ke Asia Timur. Dalam dinamika itu, sebut Jokowi, laut menjadi semakin penting bagi masa depan negara-negara Asia.
Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, tambah dia, akan menjadi jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Dan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. “Maka Indonesia harus menegaskan diri sebagai poros maritim dunia,” tegas Jokowi.
Dia menilai posisi poros maritim dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama regional dan internasional. Khususnya demi menjamin kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya laut di dua samudera tersebut.
Selain itu, secara ekonomi, kawasan Asia Timur memiliki potensi yang besar. Hal ini terbukti dari total produk domestik bruto kawasan ini yang besarnya sekitar 40 triliun dolar AS. Kawasan ini pun menguasai 40 persen perdagangan dunia.
Untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, lanjut Jokowi, ada lima pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17.000 pulau, jelas Jokowi, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudera.
Pilar kedua, urainya, yaitu Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Ketiga, memrioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar keempat tak kalah penting, yakni dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara menghilangkan sumber konflik di laut. Seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. “Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua,” ujarnya.
Pilar terakhir, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim, yang diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Pilar i i juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (pri/*)
