JAKARTA — Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menegaskan, tidak ada istilah mundur atau maju terkait pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Jokowi punya waktu 14 hari pasca pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya.

Hal ini disampaikan Hasto untuk meluruskan anggapan bahwa Jokowi lambat terkait pengumuman menteri kabinetnya. “Tidak ada istilah mundur atau maju karena berdasarkan undang-undang, presiden punya waktu 14 hari sejak dilantik,” jelas Hasto kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Mantan Deputi Tim Transisi ini menjelaskan, lamanya Jokowi mengumumkan kabinetnya juga karena ingin memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi tengah melakukan pendalaman dan pengkajian untuk memastikan agar bisa membentuk pemerintahan bersih. Di antaranya dengan menelusuri jejak rekam para kandidat menteri melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juga terkait penggabungan dan perubahan nama kementerian. Saat ini, ungkap Hasto, Jokowi masih menunggu balasan surat tertulis dari DPR terkait permintaan pertimbangan atas perubahan nomenklatur di delapan kementerian.

Sementara, Andi Widjajanto yang juga mantan Deputi Tim Transisi mengungkapkan, proses seleksi calon menteri sudah rampung, Kamis (23/10/2014) sore. Semua posisi kementerian sudah diisi para kandidat yang dipilih Jokowi.

“Seleksinya 99 persen selesai tadi sore. Tadi sampai jam 4 sore, relatif semua posisi itu sudah terisi oleh kandidat-kandidat,” jelas Andi, di Istana Kepresidenan.

Dalam seleksi ini, tambah dia, tidak semua calon menteri dipanggil Jokowi karena ada beberapa posisi yang akan diisi orang dekat Jokowi. “Pak Jokowi cukup menelepon untuk menanyakan kesediaan,” ujarnya.

Soal kapan Jokowi akan mengumumkan nama-nama menterinya, Andi belum bisa memastikan. Meski seleksi menteri sudah rampung 99 persen, ujar dia, Jokowi masih menunggu surat balasan dari DPR soal pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian.

Terpisah, mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan, menteri harus benar-benar dipilih sebaik mungkin agar tidak lagi ada menteri aktif yang terlibat korupsi seperti pada pemerintahan sebelumnya. Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi menggandeng KPK dan PPATK untuk menentukan menterinya sebagai langkah maju.

“Kalau setelah itu terlambat 1-2 hari harusnya bisa dipahami karena toh untuk kebaikan bersama. Kita belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada 3 menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi,” kata Pramono di Gedung DPR.

Menurutnya, melihat rekam jejak calon menteri sangat diperlukan dalam pembentukan kabinet. Sehingga adalah wajar saat Presiden Jokowi masih memerlukan waktu dalam memutuskan siapa menteri-menterinya.

“Mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi kita semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun. Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh pak Jokowi-JK,” kata Pramono. (pri/*)