oleh

Jokowi Paksa Pengusaha Besar Bermitra dengan UMKM

-Berita Terkini, Kronik-10 kali dibaca

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘memaksa’ pengusaha-pengusaha besar agar mau bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan.

Meski sama-sama untung, porsi keuntungan bagi UMKM harus lebih besar. “Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini nantinya menyangkut kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” tegas Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi, di depan peserta Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Untuk itu, Jokowi minta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amin agar hal ini dibahas dan juga dirumuskan Kongres Ekonomi Umat, agar pemerintah mendapatkan masukan yang sudah rinci, sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakannya.

“Siapa siapa sambung dengan siapa,  produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” katanya.

Selain soal kemitraan, Jokowi juga menyampaikan program redistribusi aset dan reforma agraria.

Menurutnya, sekarang ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.

Kalau di daerah, jelas dia, lahan tidak disertifikatkan karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan garapan.

Saat ini, tambah Jokowi, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.

Tapi dia mengingatkan, redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. “Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegasnya.

Mengenai skema pembagiannya, Jokowi minta dibicarakan secara rinci agar tanah yang bisa dibagi itu dibiarkan telantar, menjadi tidak produktif, atau malah perjualbelikan. “Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya. (goek)