JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengakui bahwa di Indonesia masih banyak masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Karena itu, Jokowi mendorong jajarannya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM.
“Kita semua harus punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial ataupun non-yudisial,” kata Jokowi saat berpidato dalam peringatan Hari HAM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Jokowi menuturkan, selain pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menyelesaikan konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga menghadapi pemenuhan hak dasar kelompok terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama.
Menurut Jokowi, konflik agraria akan diselesaikan dengan membenahi tumpang tindihnya hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Di setiap provinsi, kata Jokowi, konflik agraria menyebabkan munculnya sekitar 800 kasus.
“Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjamin kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Ia mempersilakan jika masyarakat ingin berdemonstrasi, asalkan memenuhi aturan.
“Perlu sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum, dan lembaga peradilan, bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal yang tadi saya sampaikan,” kata Jokowi. (kompas)
