JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengajak semua ulama dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keindonesiaan yang memiliki suku, agama, dan ras beragam, kata Jokowi, bukan jadi alasan untuk memecah belah bangsa.

“Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukan harus dipertentangkan. Tapi marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita,” kata Jokowi, di depan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Dia lantas berbagi pengalamannya sebagai kepala negara dalam berhubungan dengan negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam. Menurut Jokowi, banyak kepala negara lain menyampaikan sangat menghargai kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.

Jokowi minta para ulama dan tokoh Islam memberikan pesan yang sejuk sehingga kerukunan yang selama ini terjalin bisa tetap terjaga.

“Kita percaya para ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan kepada umat dan kita semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, para ulama menyerukan agar unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah ormas Islam di depan Istana Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), dilakukan dengan mematuhi aturan.

Para ulama juga sepakat untuk menyerahkan kepada penegak hukum terkait penyelesaian masalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

“Kami menyerukan kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti berdasarkan peraturan, dilakukan secara santun, damai dan tidak anarkistis, tidak timbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI KH Ma’ruf Amin.

Selain pimpinan MUI, pertemuan tersebut juga dihadiri pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ma’ruf berpendapat, masalah pernyataan Ahok sudah berkembang di luar konteks dan tidak proporsional. Masalah tersebut, jelas dia, sudah ditarik ke ranah politik sehingga menjadi mengganggu.

“Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada, tapi dikaitkan dengan berbagai masalah kemudian menjadi tidak proporsional, bahkan di luar konteks sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk,” ucap Ma’ruf.

Karena itu, pihaknya sepakat agar masalah pernyataan Ahok diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum. “Kita sepakat bahwa semua ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum,” kata Ma’ruf. (goek/kps)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS