JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengungkapkan kehadiran Presiden Joko Widodo ke lokasi operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan kemarin itu menunjukkan keseriusan pemerintah memerangi praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, Jokowi tengah menunjukkan keseriusan sikap pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pungli.

“Bukan nominalnya berapa yang dilihat. Ini momentum yang ingin diambil Jokowi untuk mengingatkan aparatur atau pejabat dan sipil jangan sampai pungli yang paling kecil sampai yang besar. Apalagi kalau betul langsung sanksi pemecatan kepada pegawai,” kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Wakil Ketua Komisi III ini mengingatkan, pungli adalah bagian dari korupsi yang harus diberantas. Menurutnya, ini adalah tahap awal untuk membenahi masalah penegakan hukum dari hal mendasar.

“Kalau kita lebih suka bicara pemberantasan korupsi. Tapi ini kan embrionya dulu. Pungli itu kan juga korupsi. Meski mungkin saat urus KTP hanya ngasih Rp 200 ribu, sampai Rp 300 ribu aja. Tapi itu kan korupsi juga,” ujar Trimedya.

Sebelumnya, sejumlah pihak ditangkap atas dugaan suap di Kementerian Perhubungan dengan barang bukti puluhan juta rupiah. Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait untuk langsung memecat oknum yang bersangkutan.

“Saya sudah perintahkan ke Kemenhub, Menpan, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan ini. Itu saja,” kata Jokowi di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Jokowi menjelaskan, pihaknya baru saja membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Usai rapat pembentukan OPP, ia mendapat laporan bahwa telah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Stop, hentikan (pungli). Sekarang sudah ada yang namanya OPP, baru saja sekitar se-jam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini,” tutur Jokowi. (detik.com)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS